NasDem: Benny Ramdhani Itu Orang Kalap, Kekuasaan Dibatasi Hukum

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua DPP NasDem Willy Aditya di NasDem Tower. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPP NasDem Willy Aditya di NasDem Tower. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua DPP NasDem Willy Aditya merespons pernyataan kontroversial Benny Rhamdani yang mengaku siap tempur dengan pihak yang bertentangan dengan pemerintah dan menyerang pribadi Jokowi.

Benny merupakan Ketum Barikade 98, salah satu organ relawan Jokowi, yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Willy mengatakan, pernyataan Benny seperti orang kalap dengan kekuasaan.

"Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimana pun dibatasi hukum. Tidak bisa asal. Berbeda bukan berati bermusuhan, orang berbeda wajar saja," kata Willy di Gedung DPR, Senayan, Selasa (29/11).

Ia pun menegaskan, perbedaan di tengah masyarakat terhadap pilihan politik bukan berarti bermusuhan. Willy mengatakan, ia tak ingin sejarah masa lalu terulang.

"Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap, enggak, kan kita enggak ingin," ujarnya.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Foto: BP2MI

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum menjadi instrumen tertinggi di negara. Namun bukan berarti, imbuhnya, penegak hukum dijadikan alat kekuasaan.

Sehingga, ia menegaskan, yang disampaikan Benny merupakan ucapan tanpa dasar dan keliru.

"Spirit kita ya penegakan hukum menjadi panglima, jangan kemudian para penegak hukum, institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan, kita tetap harus harus itu marwah mereka. Demokrasi lahir sebagai ekspresi negara hukum. Kita anggap saja Benny Ramdani lagi meracau," ucap Willy.

"Kita hidup di negara hukum, hukum jadi pilar kita berdemokrasi. The rule of the game, kalau enggak jadi koboi semua, jadi tukang tembak semua," lanjut Wakil Ketua Baleg DPR ini.

Lebih lanjut, Willy menyinggung soal peran relawan dari para tokoh politik.

"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk komplementari dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course mana side dish," tuturnya.

"Kecuali UU berbeda, relawan boleh ikut pemilu. Nah, itu beda lagi itu harus diubah UU Pemilunya. Jadi saran saya bukan peserta pemilu parpol dan relawan," tandas Willy.

Sebelumnya diberitakan, momen percakapan Benny Rhamdani dan Jokowi viral di media sosial.

Dalam video itu, Jokowi bertemu dengan para ketum organisasi relawan sebelum acara Nusantara Bersatu dimulai di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11). Jokowi tampak menyimak usulan yang diutarakan Benny.

"Kita ini pemenang Pak, Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny kepada Jokowi.

"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur di lapangan, kita lebih banyak," tuturnya.