NasDem Desak Jokowi Setop Pelatihan Kartu Prakerja: Lebih Tepat Bantuan Langsung

1 Mei 2020 16:43 WIB
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) didampingi Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate (kanan) dan Bendahara Umum Ahmad M Ali saat tiba di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) didampingi Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate (kanan) dan Bendahara Umum Ahmad M Ali saat tiba di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
Program Kartu Prakerja terus menerus menjadi sasaran kritik. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan Kartu Prakerja yang dianggap salah sasaran, mengingat di tengah wabah virus corona saat ini, masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.
ADVERTISEMENT
Sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah, DPP NasDem meminta pemerintah untuk mengevaluasi program pelatihan daring di Kartu Prakerja. NasDem menilai, lebih baik anggaran pelatihan dialihkan menjadi bantuan langsung ke masyarakat yang terdampak COVID-19.
"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari 8 penyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali dalam keterangan yang diterima kumparan, Jumat (1/5).
Setelah dialihkan, diharapkan anggaran dari pelatihan Kartu Prakerja bisa digunakan untuk menambah jumlah penerima manfaat.
"Tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," jelasnya
ADVERTISEMENT
Selain itu, NasDem meminta pemerintah membenahi penyaluran insentif Kartu Prakerja agar tepat sasaran. Pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem data soal penerima Bansos agar akurat.
"Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Ahmad Ali.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Lebih lanjut, NasDem menilai implementasi Kartu Prakerja yang transparan sungguh penting sehingga ke depan publik bisa melihat program ini akuntabel, tidak hanya dipandang sebagai program yang sia-sia.
DPP NasDem juga menugaskan fraksi NasDem di DPR untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
"DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," tambah Ahmad Ali.
Jaring Pengaman Sosial ala Jokowi. Foto: Kiagoos Aulianshah/kumparan
Seperti diketahui, Program Kartu Prakerja memberikan dua manfaat berupa pelatihan daring dan insentif bagi masyarakat. Untuk pelatihan daring, pemerintah bermitra dengan sejumlah perusahaan mulai dari Ruangguru, Tokopedia, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Bukalapak, Kemnaker.go.id hingga Mau Belajar Apa.
ADVERTISEMENT
======
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
**
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.