Nasdem-Hanura Setuju Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Dadang Rusdiana. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Dua fraksi pendukung pemerintah, Hanura dan Nasdem menyatakan dukungannya atas calon Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Baik Hanura maupun Nasdem menilai sosok Hadi sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyampaikan bahwa partai besutan Oesman Sapta Odang itu dangat mendukung pilihan Presiden.

"Hanura jelas, fraksi pendukung pemerintah yang konsisten dan istiqomah. Kita sejalan dengan presiden," ujar Dadang di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Menurut Dadang, pilihan Panglima TNI dengan menunjuk dari matra AU sangat positif karena adanya rotasi bergilir setelah sebelumnya Panglima TNI dipimpin oleh AD dalam dua periode berturut-turut. Tak hanya itu, Dadang melihat kiprah Hadi cukup baik selama menjadi prajurit TNI.

"Track recordnya dia berpengalaman di lapangan terkecil sampai KSAU, cukup memadai. Dan rotasi ini tradisi yang baik, sekarang giliran AU. Ini positif sekali," tuturnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi juga mendukung pergantian Panglima TNI dari Gatot Nurmantyo ke Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Menurut dia, pilihan Panglima TNI dari matra AU akan sangat membantu visi-misi Jokowi dalam pembangunan maritim.

"Kami menganggap ini sesuatu yang relevan ada perspektif yang berbeda cara melihat dalam konteks pertahanan AD dan AU. AU memiliki pemahaman kuat terhadap perlindungan ZEE udara dan laut. Jadi sekarang kalau AU ditunjuk relevan dengan visi misi presiden dalam konteks pengembangan jalur maritim," terangnya.

Ia juga membeberkan tantangan Panglima TNI ke depan lebih kepada ancaman dari luar bukan lebih pada kondisi politik dalam negeri.

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi (Foto: Antara)

"Tantang dari luar ada di laut cina selatan, kapal asing dengan mudah menerobos Indonesia, kegiatan ilegal yang dilakukan pihak asing itu tantangan yang harus dihadapi oleh Panglima TNI ya. Jadi bukan persiapan politik di dalam negeri kalau panglima harus mengatasi ketegangan politik di dalam negeri menurut saya itu tidak terlalu relevan," pungkasnya.

Setelah dibacakan di paripurna, usulan Presiden soal Panglima TNI akan dibahas dalam rapat komisi. Komisi I kemudian akan menggelar fit and proper test bagi Hadi. Nantinya, DPR akan menyimpulkan apakah mendukung usulan Jokowi tersebut atau tidak. Keputusan DPR akan disahkan dalam rapat paripurna. Jika DPR memutuskan menerima maka Jokowi langsung menerbitkan Keppres dan melantik Hadi sebagai Panglima TNI. Jika ditolak, maka calon dikembalikan dan Jokowi harus mengusulkan orang lain.