NasDem: Jadwal Pemilu 2024 Sudah Disepakati, Isu Penundaan Bikin Gaduh
PerbesarPartai NasDem menilai bahwa isu penundaan Pemilu 2024 seharusnya sudah tidak menjadi polemik. Sebab, pemerintah dan DPR sebelumnya sudah menyepakati tanggal dilaksanakannya pemilihan umum tersebut.
KPU dan pemerintah menyepakati jadwal Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Keputusan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/1). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.
"Pemerintah, DPR, juga penyelenggara sudah menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari. Itu sudah diketok dan itu sebenarnya sudah mengakhiri spekulasi," kata Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Saan Mustopa, Kamis (3/3).
Hal itu disampaikan Saan menanggapi Rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden.
Menurut Saan, isu yang kembali muncul itu membuat gaduh suasana politik.
"Sekarang tiba-tiba muncul kembali dan ini tentu membuat gaduh suasana politik di tengah sebenarnya pemerintah harus fokus penanganan persoalan yang sedang menerpa masyarakat kita," kata dia.
Ia menyebut kondisi masyarakat pada saat ini belum sepenuhnya baik. Misalnya soal kelangkaan minyak goreng hingga kedelai. Terlebih bulan Ramadhan sebentar lagi tiba.
Saan menyebut sebaiknya semua pihak terkait fokus mengatasi masalah tersebut.
"Lebih baik energi kita, dalam hal ini pemerintah dan partai pendukung fokus untuk membantu pemerintah menangani hal-hal yang sedang menerpa masyarakat kita daripada mengganggu konsentrasi memunculkan wacana soal penundaan pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden," kata Saan.
Ia pun meyakini Presiden Jokowi seorang negarawan yang taat dengan konstitusi. Terlebih Jokowi juga sudah pernah menyatakan tidak mau masa jabatan 3 periode.
"Pak Jokowi seorang negarawan, dengan segala kehebatannya saya yakin akan taat pada konstitusi. Bahkan jauh-jauh hari sebelum ini jadi wacana di publik, Pak Jokowi sudah menyampaikan sikapnya kepada publik untuk menghormati konstitusi, tidak mau masa jabatannya 3 periode, dan sebagainya," papar Saan,
"Jadi sikap NasDem konsisten dan tidak akan berubah untuk tetap mengawal agar agenda demokrasi dan sesuai diamanatkan UUD ini akan dijalankan di 2024 yang akan datang," pungkasnya.