NasDem Keberatan Pilkada 2024 Dipercepat Lewat Revisi UU: Kenapa Kesusu?

Ketua DPP NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi NasDem Willy Aditya menegaskan, pihaknya menolak percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 dari November menjadi September.

Ia mengaku heran mengapa tiba-tiba Baleg melakukan revisi UU Pilkada padahal Komisi II DPR menyetujui percepatan Pilkada 2024 lewat Perppu.

"Kalau toh itu hanya berkaitan dengan pergeseran Pilkada dari November ke September ya Komisi II kan waktu itu komitmen sama pemerintah (membuat) Perppu, kenapa DPR yang ingin menarik ini?" kata Willy di Gedung DPR, Senayan, Selasa (24/10).

"Saya, Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini menolak proses percepatan ini karena banyak hal yang kami pertimbangkan, jangan kemudian kekisruhan ketatanegaraan kita terjadi karena faktor-faktor seperti ini," sambungnya.

Rapat perdana baleg dan pemerintah bahas RUU TPKS. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Dia menyebut revisi UU Pilkada akan disepakati sebagai inisiatif dari DPR untuk dibahas.

"Ya itu agendanya sudah jalan, sudah di-acc sama pimpinan rapat di masa reses, artinya apa? Prosesnya jalan sebagai inisiatif DPR, gitu," kata Willy.

Ketua DPP NasDem itu heran mengapa pembahasan percepatan Pilkada sangat terburu-buru.

"Itu saja, emang itu saja karena itu keputusan MK. Memang secara posisi kumulatif terbuka, tapi kan kenapa harus, kok kenapa kesusu [terburu-buru] gitu, ya? Tanya sama teman-teman yang meng-arrange itulah kenapa kesusu itu," ucapnya.

"Kalau saya secara positioning tidak bersepakat, dua hal: tidak bersepakat untuk proses ini bersidang di masa reses, yang kedua tidak sepakat pilkada dimajukan," tutup Willy.