NasDem: Pemerintahan Absolut Pasti Diktator, Oposisi Sekarang Banci

Jusuf Kalla menghadiri Election Talks di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Hasil Pemilu 2024 memang masih dihitung secara berjenjang oleh KPU. Tapi, pembahasan soal model pemerintahan hingga siapa saja partai yang akan masuk dalam pemerintahan dan oposisi sudah bergulir.

Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menilai, dalam sistem presidensial, posisi oposisi sangat diperlukan untuk keseimbangan pemerintahan. Sayangnya, muncul isu pemerintahan mendatang akan menggaet sebanyak-banyaknya parpol untuk bergabung.

"Pemerintah yang absolut terlalu absolut itu pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada wajib. Kalau nggak ada posisi pemerintah itu jadi diktator," kata Irma dalam Election Talks #4 'Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi' di FISIP UI, Depok, Kamis (7/3).

Namun, kondisi saat ini, kata Irma, tidak ada partai politik yang benar-benar memainkan peran sebagai oposisi. Tetap saja bergantung pada pemerintah.

"Tapi apa yang terjadi oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci, orang lempar batu sembunyi tangan, kok, masih ngemis-ngemis dari pemerintah. Banci," tegas dia.

Anggota DPR RI itu lalu sempat menyinggung posisi PDIP. Dia merasa ada yang berbeda dengan PDIP belakangan ini.

"PDIP nih bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia enggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul menjadi wong cilik itu pendapat saya," ujar dia.

Rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang ke IV tahun 2023/2024, Selasa (5/3). Foto: Haya Syahira/kumparan

Irma juga setuju dengan dorongan Jusuf Kalla untuk membenahi sistem demokrasi saat ini. Semua bisa dimulai dari partai politik dan DPR. Sebab, semua aturan digodok di DPR bersama pemerintah.

"DPR ini biangnya nih yang namanya undang-undang ini produknya dibikin oleh DPR dan pemerintah. Bukan cuma pemerintah DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya di DPR-nya ikut-ikut disahkan. Bansos itu disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan kok sekarang ribut-ribut kan nggak perlu," jelas dia.

Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago di D'consulate Resto. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Irma kembali mengkritik sikap PDIP dan baru belakangan mengkritik Jokowi. Dia menilai, semua partai politik punya tanggung jawab untuk membenahi ini.

"Jadi jangan juga PDIP ngomong yang salah itu semua Jokowi. EnggaK. Kita semua salah. Saya bilang kepemimpinan NasDem. Partai politik yang paling salah. yang endorse Samsul siapa? Partai politik," ucap dia.