NasDem Sebut Pemprov DKI Harusnya Punya Database Sendiri soal KJMU

Suasana diskusi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Nasibmu Kini di Upnormal Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menanggapi polemik pemangkasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa data penerima KJMU bersifat dinamis. Data yang dinamis ini tak terlepas dari unsur kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menurut Wibi, Pemprov DKI Jakarta harusnya memiliki database sendiri ketimbang menggunakan data yang lain.

"Harusnya Jakarta itu mempunyai data sendiri, ya. Database sendiri," ujar Wibi kepada wartawan usai diskusi 'Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Nasibmu Kini' di Upnormal Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia mengatakan, data dari Pemprov DKI Jakarta bisa didapatkan salah satunya dari Dawis. "Permasalahannya ketika data itu dapat dari, misalnya tadi ada carik, ada juga dawis. Di Jakarta sampai ke pusat itu berbeda luarnya," ucap Wibi.

Hal ini, kata dia, membuat masyarakat yang mengurus prosedur KJMU seperti lempar ke sana ke mari.

"Sehingga orang-orang yang pengepul data di Jakarta juga kaget dengan data yang keluar. Akhirnya ini ping-pong kanan kiri," tuturnya.

Ia berharap data DTKS dari Kemensos harus konsekuen dengan berjenjang dari bawah hingga ke atas.

"Saya berharap, ya, data nasional harus konsekuen. Berjenjang dari bawah sampai ke atas," pungkasnya.