News
·
8 Oktober 2020 10:51

NasDem soal Biaya Pilkada Lebih Besar dari Kekayaan Calon: Harus Jadi Refleksi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
NasDem soal Biaya Pilkada Lebih Besar dari Kekayaan Calon: Harus Jadi Refleksi (359653)
searchPerbesar
Ketua DPP NasDem Willy Aditya. Foto: Dok. Willy Aditya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kajiannya soal fenomena pilkada, termasuk biaya pilkada yang lebih besar dari kekayaan calon. Menurut Ketua DPP NasDem Willy Aditya, sebenarnya temuan KPK itu memang bukan hal baru, namun tetap harus menjadi refleksi bagi partai politik.
ADVERTISEMENT
"Apa pun itu, saya kira ini bisa jadi refleksi bagi kita semua dalam upaya melakukan pelembagaan demokrasi secara lebih baik dan lebih berkualitas lagi," kata Willy, Kamis (8/10).
Kenyataannya saat ini, kata Willy, tak seperti yang semua pihak bayangkan saat merumuskan solusi sentralisme kekuasaan Orde Baru. Sebab, saat itu, pilkada didesain agar rakyat benar-benar memiliki kuasa terhadap jalannya pemerintahan daerah dan bisa berpartisipasi dalam politik.
"Namun dialektika yang terjadi telah membawa kita pada semesta politik seperti saat ini. Meski apa yang telah kita jalani tidak semua buruk namun temuan seperti yang didapat KPK harus menjadi perhatian kita semua," papar Wakil Ketua Baleg DPR itu.
Lebih lanjut, Willy menegaskan, partainya sudah menyadari hal itu. Untuk itu, NasDem hingga saat ini masih mengusung gerakan politik tanpa mahar sebagai ikhtiar memperbaiki kehidupan politik nasional.
ADVERTISEMENT
"Karena itulah sedari awal NasDem berkomitmen dengan gerakan perubahannya. Dan tujuan utama berdirinya NasDem adalah untuk itu, bukan hanya ikut pileg, pilpres, atau pilkada belaka. Bagi NasDem, kekuasaan adalah alat untuk merealisasikan cita-cita perjuangannya, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak," tandas Pendiri Front Mahasiswa Nasional itu.
Temuan KPK soal dana kampanye tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat kampanye virtual Gerakan Nasional Netralis ASN, Rabu (7/10). Saat itu, Firli membandingkan LHKPN kandidat yang lebih kecil daripada biaya pilkada.
"Ada kajian kita bahwa biaya-biaya pilkada itu lebih besar dari harta yang dimiliki oleh para calon. Kita tanya lagi dari mana datangnya? datangnya adalah dari kalangan swasta. Kenapa itu terjadi? karena para swasta mendapatkan kesempatan baik itu pekerjaan, fasilitas, untuk mendapatkan keuntungan," kata Firli di kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10).
ADVERTISEMENT
***
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020