NasDem soal TKN Prabowo-Gibran Banyak Diisi Pejabat Pemerintah: Pantas Gak?

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie tidak gentar dengan tim kerja nasional (TKN) capres dan cawapres Prabowo-Gibran yang banyak diisi pejabat pemerintah. Ia mempertanyakan aspek etis dari struktur TKN tersebut.
Menurutnya, tak etis apabila tim pemenangan pilpres diisi orang-orang yang saat ini masih menjabat di pemerintahan, Mereka seharusnya memiliki sikap netral.
"Mempertimbangkan etis, etis nggak kalau UU tidak ada larangan, tapi dia sedang menjabat suatu jabatan yang membutuhkan sikap kenegarawanan kemudian ia jadi partisan? Pantas gak?" kata sosok yang akrab disapa Gus Choi itu di DPP NasDem, Senin (6/11).
"Itu harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Kalau nggak ada UU, kita harus ngitung yang lain, patut apa enggak? Karena ini sebagai pemimpin negara di lembaga apa pun ia harus memberikan contoh kepada rakyat. Harus memberikan edukasi," imbuh dia.
Gus Choi mengakui bahwa cawapres partainya, Muhaimin Iskandar, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun, menurutnya jabatan legislatif berbeda dengan eksekutif.
"Lho, kalau di DPR itu enggak ada masalah, terkait langsung baik Pilpres mau pun Pileg, ya, kan," ujarnya.
"Itu memang jalurnya, jadi di sini secara etik tidak ada yang dilanggar," tandas dia.
Struktur lengkap dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran diumumkan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).
Dalam jajaran TKN, masif jajaran pejabat di pemerintahan saat ini mulai dari menteri seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendag Zulkifli Hasan, hingga Wantimpres Wiranto.
Di satu sisi, belum diketahui apakah tim pemenangan Anies-Muhaimin akan banyak diisi pejabat pemerintah atau tidak. Sebab Anies-Muhaimin menjadi satu-satunya capres-cawapres yang belum mengumumkan tim pemenangan.
