NasDem: Suka Tak Suka Kita Harus Menyederhanakan Partai

Ketua DPP NasDem Willy Aditya Foto: Dok. Partai NasDem

Enam partai politik yang tak lolos ke parlemen menuding wacana kenaikan parliamentary treshold (PT) atau ambang batas parlemen, sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Saat ini PT sendiri masih 4 persen dari total perolehan suara sah nasional.

Merespons hal itu, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, meminta usulan kenaikan PT dilihat secara komprehensif. Sebab, NasDem melihat perlu ada komitmen konsolidasi dan pematangan demokrasi dalam lima kali perjalanan Pemilu langsung pascareformasi di Indonesia.

"Suka tidak suka senang tidak senang kita harus menuju pada penyederhanaan partai dengan sistem presidensial. Sehingga, negosiasi antara eksekutif dan legislatif tidak kompleks," kata Willy saat dimintai tanggapan, Senin (8/6). NasDem mengusulkan PT 7 persen.

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/3/2020). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Willy melanjutkan, konsolidasi demokrasi Indonesia membutuhkan kemajuan (advance democracy), sehingga politik Indonesia tak terlalu transaksional.

"Agar pasar politik kita tidak cair terus menerus. Kan ini sekarang sangat ya kalau bahasa kita transaksional, pasar politiknya terbuka, memang semua punya pilihan. Nah, dalam sistem presidensial yang multipartai itu pasti komplikasinya akan banyak," tutur Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR itu.

Dia berpandangan, angka PT 7 persen bukan semata-mata untuk kepentingan NasDem. Hal itu untuk kepentingan negara dan bangsa. Angka itu bertujuan agar orang dapat serius berpartai.

"Kalau selama ini proses kaderisasi tidak berjalan, proses institusionalisasi partai tidak berjalan, besok orang kalah buat partai baru lagi, itu saja terus. Jadi, kita kerjanya dari satu partai ke partai yang lain. Nah, logika berpikir ini yang butuh sama-sama kita pahami," sebut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Kendati demikian, Willy menegaskan butuh dialog dengan semua pihak soal usulan kenaikan PT tersebut, terlebih RUU pemilu belum dibahas di parlemen.

"Kita harus berdialog bersama sama, bukan hanya dialog antara partai dan DPR, karena dianggap nanti ini yang lolos ini yang tidak lolos, atau ini yang akan maju dsb. Ini dialog kebangsaan, karena berbicara sistem demokrasi kan pilihan kita bersama. NasDem mindsetnya mari kita berdialog bersama-sama. Karena modalitas utama bangsa kita ya dialog. Pemilu hanya instrumen sirkulasi kekuasaan," tandas Willy.

Sebelumnya, Sekjen PSI PKPI Hanura PBB Partai Berkarya hingga Perindo menggelar pertemuan secara daring pada Minggu (7/6). Hasilnya, mereka menolak rencana kenaikan PT di 2024.

"Sejatinya, baik usulan Parliamentary Threshold dan atau Presidential Threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi kita. Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan," kata Raja Juli Antoni dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (7/6).

--------------------------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.