Nasib BP Haji: Kerja dengan Rp 43 M, Diminta Tak Cengeng

Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Moch Irfan memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) tampaknya harus mengatur betul kegiatan mereka dalam transisi dan dukungan penyelenggaraan haji 2025. Sebab, anggaran tahun ini dipotong cukup besar.

Kepala BP Haji Moch Irfan mengatakan, revisi atau efisiensi anggaran yang dilakukan lebih dari 50%. Bahkan, sebagai lembaga baru dengan tanggung jawab tidak kecil, BP Haji bekerja dengan anggaran Rp 43 milar.

"Alhamdulillah kita cukup besar, Pak revisinya hampir Rp 85.900.000.000 (miliar) dari Rp 129 miliar. Jadi artinya itu sebesar 66, 21%," kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VIII dikutip dari youtube TV Parlemen, Rabu (5/2).

"Sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp 43.839.976.000 atau 33,79 persen dari anggaran semula," tambah dia.

Suasana rapat Komisi VIII DPR RI dengan kepala badan penyelenggaraan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Irfan mengatakan, ada sejumlah kegiatan yang nilainya Rp 0. Mulai dari layanan kerukunan beragama hingga dukungan pelayanan haji termasuk dalam anggaran diefisiensi sampai 100%.

"Dukungan administrasi dan dokumen haji reguler, kemudian pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian layanan administrasi dalam negeri, dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri, sampai dengan lembaga penyelenggara ibadah haji khusus pun terpaksa harus dihilangkan anggarannya," jelas dia.

Irfan mengatakan, sebelumnya ada kesepakatan dengan Kementerian Agama untuk mengalihkan anggaran Rp 50 miliar ke BP Haji. Dia berharap itu bisa terealisasi.

"Karena itu kita berharap sekali bahwa pengalihan pergeseran dana dari kemenag yang Rp 50 miliar itu bisa segera direalisasikan tentu saja dengan kita minta dibantu didukung oleh teman-teman dari komisi VIII DPR RI ini," tutur dia.

"Kita belum tahu nanti bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ini dengar dana yang tersisa," ucap dia.

Anggota DPR Komisi VIII DPR RI Pasha Ungu memberikan paparan saat mengikuti rapat dengan kepala badan penyelenggaraan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Terkait hal itu, anggota Komisi VIII Sigit Purnomo alias Pasha meminta BP Haji tidak patah arang melihat realitas anggaran yang dipangkas lebih dari 50%. Terlebih, Presiden Prabowo menaruh harapan besar pada BP Haji agar dapat menghadirkan pelayanan haji lebih baik.

"Nah kalau kemudian mohon maaf dalam tanda petik seolah-olah BP Haji ini jadi cengeng, ini tugas pertama, dan tidak bisa, ini kegagalan pertama Pak ini kegagalan pertama BP Haji, Pak. dan kita tidak mau," tutur Pasha.

"Kalau saya kutip kemarin pernyataann Pak Menteri Agama 'dulu pendiri-pendiri bangsa ini Pak tanpa APBN kok bisa berjalan bangsa ini'. Nah ini Bapak sudah lumayan Rp 43 miliar. Sudah lumayan sebenarnya untuk lembaga baru, badan baru ini sudah lumayan, Pak," tambah politikus PAN itu.

Anggota DPR Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan paparan saat mengikuti rapat dengan kepala badan penyelenggaraan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Sementara, anggota Komisi VIII lainnya, Atalia Praratya meminta BP Haji meninjau lagi anggaran yang ada. Sebab, dari hasil pemotongan anggaran yang ada, hanya digunakan untuk dukungan manajemen.

Sedangkan, terkait dengan tugas pengelolaan haji tidak masuk dalam anggaran yang ada saat ini.

"Lalu ini yang dikerjakan apa sebetulnya? Maka ini menurut saya penting sekali untuk ditinjau ulang. Karena kita tahu bahwa tentu kenapa dibentuk badan ini, adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan haji yang lebih baik di tahun ini. Kemudian tentu saja yang penting dipastikan adalah agar tidak ada tumpang tindih dengan Dirjen Haji yang ada," tutur politikus Golkar itu.