Nasib Ditjen PHU di Kemenag Tunggu Hasil RUU Haji dan Umrah

Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Foto: Shutterstock

Penyelenggaraan haji dan umrah pada 2025 masih akan ditangani oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kemenag, meskipun saat ini sudah ada Badan Penyelenggara Haji. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Menpan RB, Nanik Murwati saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (19/2).

Nanik mengatakan hal itu sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut disebutkan penyelenggaraan haji dan umrah masih di bawah Kemenag.

"Fungsi ini [penyelenggaraan haji dan umrah] masih melekat di Kemenag mulai dari perumusan kebijakan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, di penyelenggaraan haji karena memang UU 8 masih mengamanatkan yang menjadi penyelenggara adalah Kemenag," kata Nanik di kompleks DPR RI, Rabu (19/2).

Nanik mengatakan perubahan penyelenggaraan haji dari Ditjen PHU ke lembaga lain atau ke BP Haji masih menunggu aturan baru. Maka itu lembaga baru untuk mengatur haji dan umrah kemungkinan baru bisa berjalan pada pelaksanaan di 2026.

"Nanti di 2026 mungkin kita menunggu bagaimana regulasi yang siang ini dibahas," ujar Nanik.

"Sehingga nanti akan mempengaruhi konfigurasi kelembagaan di 2026 nanti apakah masih akan ada atau sudah beralih ke lembaga baru yang mandiri yang terspesialisasi khusus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah," tambahnya.

Untuk penyelenggaraan haji 2025, Nanik menjelaskan BP Haji akan disertakan sebagai pihak pendukung. Hal ini telah sesuai dengan Perpres yang ada.

"Perpres Badan Penyelenggara Haji tugasnya adalah memberikan dukungan karena sekali lagi kami sampaikan secara regulasi utamanya UU Nomor 8 memang masih mengatur penyelenggaraan ibadah haji itu dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama," ujarnya.

"Sehingga memang dengan UU ini mengatur konfigurasi yang berbeda ini juga pasti akan berubah menjadi lembaga yang menjadi penyelenggara menggantikan yang dikerjakan Ditjen Haji di Kemenag," tambahnya.

Ia berharap masa transisi ini bisa berjalan dengan baik. Kemenpan RB kata Nanik, juga telah membuat konstruksi kelembagaan untuk mendukung peran tersebut.

"Bagaimana peran dan struktur yang ada sekarang memang fokusnya memberikan dukungan. Sudah kita buatkan juga konstruksi kelembagaannya lengkap. Harapannya memang fungsi dukungan yang akan dilaksanakan bisa optimal di masa transisi pembentukan lembaga baru. Yang harapannya ke depan bisa menjadi embrio penyelenggara haji yang lebih komprehensif sebagai badan yang mandiri sehingga nanti mengerjakan mulai dari tahapan perencanaan sampai evaluasi dan pengendalian," pungkasnya.