Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Nasib Para Petinggi Korsel Usai Gagal Berlakukan Darurat Militer
12 Desember 2024 8:57 WIB
·
waktu baca 4 menitADVERTISEMENT
Lembaga Antikorupsi Korea Selatan (CIO) bakal menangkap presiden Yoon Suk-Yeol jika mereka memenuhi semua syarat. Beberapa lembaga hukum sendiri tengah menyelidiki keputusan Presiden Yoon yang memberlakukan darurat militer yang berlangsung singkat pada 3 sampai 4 Desember kemarin.
ADVERTISEMENT
"Jika memenuhi syarat, kami melakukan langkah darurat yakni menangkap Presiden Yoon dengan surat perintah pengadilan," kata Oh Dong-woon, kepala CIO, saat rapat dengan parlemen, Selasa (11/12), dikutip dari kantor berita Korsel, Yonhap.
"Kita akan mengambil semua langkah yang memungkinkan," kata Oh.
Oh lalu ditanyai oleh seorang anggota parlemen, mengenai keseriusannya untuk menangkap presiden Yoon.
"Mengenai itu, saya punya banyak kemauan," kata Oh.
"Kami sudah menginvestigasi, dan sedang meninjau lagi keputusan terkait penangkapan," kata Oh.
Kepala Polisi Nasional Korsel dan Daerah Seoul Ditahan
Tim Khusus Kepolisian Korea Selatan menangkap atasannya sendiri: Kepala Kepolisian Korea Selatan dan Kepala Kepolisian Daerah Seoul pada Rabu (11/12) pagi. Dikutip dari kantor berita YonHap mereka ditangkap berdasar hasil investigasi sementara terkait penerapan darurat militer di Seoul yang gagal pada 3 Desember lalu.
ADVERTISEMENT
Cho Ji-ho, sang Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan dan Kim Bong-sik Kepala Kepolisian Daerah Seoul ditangkap pada Rabu pagi, sekitar pukul 3.50 dini hari.
Keduanya ditangkap tanpa putusan pengadilan, dan penangkapan mereka menggunakan aturan penangkapan darurat. Mereka berdua dikenai pasal pemberontakan, kata tim khusus yang dibentuk untuk menangani perkara ini.
Polisi punya waktu 48 jam untuk menahan dan memeriksa 2 tersangka ini.
Cho dan Kim sendiri menjalani pemeriksaan selama 10 jam di kantor mereka masing-masing.
Alasannya, keduanya diduga kuat memerintahkan aparat kepolisian untuk membuat barisan di gedung Parlemen Korsel. Para polisi ini bertugas mencegah para anggota dewan masuk ke gedung parlemen, sehingga rapat untuk membatalkan darurat militer tak bisa terlaksana.
ADVERTISEMENT
Selain ditahan, Cho dan Kim juga sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri.
Polisi Gerebek Kantor Presiden Korsel Yoon Suk-yeol
Polisi Korea Selatan menggerebek kantor Presiden Yoon Suk-yeol, Rabu (3/12). Tindakan itu merupakan bagian dari penyelidikan atas deklarasi darurat militernya yang kontroversial.
Penggerebekan juga dilakukan di Badan Kepolisian Nasional, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan Dinas Keamanan Majelis Nasional.
“Tim Investigasi Khusus telah mengamankan bukti dari beberapa lokasi terkait kasus ini,” ujar perwakilan unit tersebut kepada AFP.
Presiden yang tengah menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan itu juga dicekal bepergian ke luar negeri.
Eks Menhan Korsel Coba Bunuh Diri di Tahanan
Eks Menhan Korsel Kim Yong-hyun dilaporkan mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Dia adalah salah satu sosok yang dituduh berbagai pihak berperan dalam darurat militer gagal.
ADVERTISEMENT
Keterangan mengenai upaya bunuh diri Kim disampaikan seorang pejabat Kementerian Hukum Korsel kepada parlemen setempat pada Rabu (11/12).
Belum diketahui bagaimana nasib Kim saat ini, demikian dikutip dari Reuters.
Kim mundur sebagai Menhan Korsel pada Kamis (5/12). Langkah itu imbas darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon Suk-yeol pada Rabu (3/12).
Yoon beralasan ancaman dari Korut dan apa yang disebutnya sebagai pasukan anti-negara di balik pemberlakuan darurat.
Kesaksian Komandan Pasukan Khusus Korsel
Komandan Pasukan Khusus Korsel Letnan Jenderal Kwak Jong-keun memberi kesaksiannya saat darurat militer pada rapat komisi pertahanan di Parlemen Korsel, Selasa (10/12). Kwak menyebut, ia dapat perintah dari presiden Yoon Suk Yeol untuk menyeret keluar para anggota dewan yang berada di gedung parlemen sesaat setelah aturan darurat militer diberlakukan pada 3 Desember lalu.
ADVERTISEMENT
"Dia (Presiden Yoon) mengatakan, rapat tidak memenuhi kuorum. Maka saya harus mendobrak pintu, lalu masuk dan menyeret keluar orang-orang di dalam," katanya, dikutip dari kantor berita YonHap, Rabu (11/12).
Kwak menyebut, kuorum yang dimaksud adalah kuorum kehadiran anggota dewan untuk mengakhiri darurat militer Korsel yang diumumkan secara mendadak. Kuorum membutuhkan 150 dari 300 anggota, sementara yang ada di ruangan saat itu ada 190 orang yang semuanya sepakat darurat militer harus dihentikan.
Ia juga berkonsultasi dengan komandan lapangan, apakah ia harus menyerbu gedung parlemen dengan menembakkan peluru kosong atau mematikan listrik sehingga menghalangi para anggota dewan itu untuk melakukan pemungutan suara.
Para komandan itu menyarankan untuk tidak melakukan aksi-aksi tersebut. Kwak juga sependapat dengan mereka.
ADVERTISEMENT
"Meskipun mereka masuk untuk melaksanakan perintah, nantinya para personel yang terlibat akan jadi para pelanggar hukum, dan banyak yang akan terluka jika mereka tetap memaksa masuk. Maka, saya rasa itu tidak benar," kata Kwak.
"Saya perintahkan ke mereka untuk tidak masuk lebih jauh. Setelah melihat mereka pergi dari gedung, saya menghentikan mereka untuk terlibat dalam semua operasi," sambungnya.
Ketika dicecar lebih jauh oleh para anggota dewan, Kwak tidak melaporkan keputusan itu ke Presiden Yoon. Tapi, ia melaporkan keputusannya ke Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun saat pasukannya mundur.