Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sarjoko mengatakan saat ini masih menunggu arahan Heru terkait kelanjutan program tersebut. Begitu juga dengan program lainnya terkait perumahan dan permukiman.
Rumah DP Rp 0 merupakan program yang dijalankan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Program itu untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah di Jakarta.
"Kami juga sudah melaporkan kepada Pak Pj Gubernur (DKI Jakarta) terkait apa yang sedang kami lakukan beberapa tahun terakhir khususnya pada RPJMD 2017-2022," ucap Sarjoko kepada kumparan, Kamis (27/10).
"Salah satu yang digagas dan ditanyakan rekan-rekan yakni soal DP Rp 0 dan juga yang berkaitan dengan penataan kampung. Apakah nanti ada satu pendekatan lebih spesifik apakah (ada) arahan lebih lanjut," tutur Sarjoko.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sudah menyusun RPD 2023-2026. Dalam RPD tersebut DP Rp 0 menjadi program yang akan dilanjutkan. Target program itu sebanyak 9.081 unit.
ADVERTISEMENT
Namun, menurut Sarjoko, pihaknya tetap memerlukan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk hal-hal yang lebih spesifiknya lagi.
"Secara RPD kami memang sudah menyusunnya, 2023-2026. Kita sudah menyusun guideline hal apa saja untuk dilakukan selama 3 tahun ke depan. Tapi tentu saja ada hal-hal spesifik secara khusus yang perlu kita mintakan arahan Pak Pj," ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan nasib program rumah DP Rp 0 diserahkan ke Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Ia tidak masalah jika program itu dilanjutkan.
"Kan kewenangan tanya sama Sarana Jaya, kalau itu untuk kebutuhan masyarakat dan antusias masyarakat, ya, enggak apa-apa juga," kata Heru.
Reporter: Muhammad Fadlan Nuril Fahmi