Nasib Rumah DP Rp 0 Anies: Diterjang Korupsi, Dihantam Pandemi, Kini Direvisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meluncurkan Program Rumah DP Rp 0 SAMAWA (Solusi Rumah Warga) Klapa Village, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018). Foto: Nabilla Fatiara/kumparan

Program DP Rp 0 menjadi salah satu janji andalan kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada 2017 lalu. Waktu itu, Anies masih didampingi Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur.

Pada masa kampanye, Anies mengunggah rencana program hunian DP Rp 0 ini di website www.jakartamajubersama.com. Di situ dijelaskan program hunian DP 0 rupiah merupakan salah satu wujud visi menurunkan biaya hidup di Jakarta yang tidak terjangkau bagi sebagian warga.

"Program DP 0 Rupiah adalah salah satu upaya mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok warga Jakarta," dikutip website Anies-Sandi, Jumat (16/4).

Janji hunian murah yang disuarakan Anies di masa kampanyenya akhirnya dibawa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 usai Anies-Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wagub DKI.

Pekerja terlihat mengerjakan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sebagai langkah awal, Anies membangun Klapa Village yang kini dinamakan Samawa. Di sanalah pertama kali hunian DP Rp 0 berbasis rusunami dibangun.

Di awal program ini mulai berjalan, batas penghasilan tertinggi untuk warga yang boleh memiliki hunian DP Rp 0 yaitu Rp 7 juta. Banyak warga yang datang untuk mendaftar dan menghuni rumah itu.

Namun pada 2020, Anies menaikkan batas maksimal gaji kepemilikan rumah DP Rp 0 jadi Rp 14 juta. Sejumlah pihak mempertanyakan syarat ini karena peruntukannya sudah bukan lagi bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di Tanah Abang, Jumat (3/8). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Di tengah pembangunan DP Rp 0 ini, kasus korupsi di BUMD juga merebak. Eks Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan korupsi pengadaan lahan.

Wagub DKI Jakarta Riza Patria sempat menyampaikan, lahan-lahan yang dikorupsi Yooory merupakan bagian dari bank tanah DKI. Lalu bisa dipakai untuk pembangunan rumah DP Rp 0.

Sebelum ditangani KPK, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program hunian DP Rp 0 juga sempat diusut Bareskrim pada Maret 2020. Saat itu, Dittipikor Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan pembelian aset oleh PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020.

Sejumlah pekerja terlihat mengerjakan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pandemi COVID-19 rupanya juga berdampak pada program ini. Adanya keterbatasan anggaran ditambah dengan daya beli masyarakat yang berkurang membuat Anies memutuskan untuk merevisi target program andalan ini. Padahal, 2022 merupakan tahun pembuktian Anies karena menjadi akhir masa jabatannya sebagai gubernur.

Program unggulan Anies itu terpaksa masuk daftar revisi, lantaran DKI harus memprioritaskan penanganan COVID-19. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengatakan, program ini direvisi karena daya beli masyarakat turun di masa pandemi.

"Masih dalam proses. Yang memang direvisi pengadaan DP Rp 0, rumah ini karena COVID-19 daya beli masyarakat turun, kemampuan kita bangun turun," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/4).

Maket Menara Samawa, Hunian DP 0 Rupiah, di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Adapun dari data terakhir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mencatat, jumlah unit hunian DP 0 rupiah yang terjual sebanyak 681 dari 882 unit tersedia.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan untuk unit di Pondok Kelapa sudah terjual 599 unit dari 780 unit yang tersedia.

"Untuk update hunian DP 0 rupiah per 5 Maret 2021. BUMD di Nuasa Pondok Kelapa sebanyak 780 unit. Pendaftar 37.405. Lolos verifikasi 24.938. Survey unit 21.693. Proses bank 1.303. Terjual 599," rinci Sarjoko saat dihubungi, Selasa (16/3).

Sementara untuk unit di Kemayoran sudah terjual habis sebanyak 38 unit. Untuk unit ini ada 455 orang yang mendaftar. Terakhir di Cengkareng sudah terjual 44 unit dari 64 unit yang tersedia.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Anies menyunat target rumah DP 0 dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit rumah susun (rusun).

“Di Perda RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5% sehingga hanya menjadi 10.460 unit," ujar Eneng atau biasa disapa Mili, Jumat (16/4).