Natalius Pigai: Jokowi Ke Daerah Hanya Wisata Pembangunan

Natalius Pigai, Aktivis Papua (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo terkait kunjungannya ke Papua beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan, gembar-gembor pembangunan infrastruktur di Papua yang kerap digaungkan pemerintah jauh dari kenyataan di lapangan.

"Saya katakan perjalanan presiden ke daerah itu lebih berorientasi wisata pembangunan. Melihat lihat saja apa yang didengar oleh presiden. Tapi presiden tidak tahu pembangunan konkret di lapangan," kata Pigai di Resto Raden Bahari, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).

Pigai menerangkan, sejauh ini pemerintah baru merealisasikan 2 janji dari total 39 janji saat hendak mencalonkan presiden pada 2014, yaitu pembangunan ruas jalan baru Wamena-Duga dan pembangunan pasar kecil, Pasar Mamak-mamak.

Dengan demikian, apa yang sering disaksikan oleh masyarakat di luar Papua melalui pemberitaan media itu tak sepenuhnya benar. Ia mencontohkan jalan di PT Freeport Indonesia yang seringkali dianggap sebuah jalan tol yang dibangun pemerintah.

"Saya katakan bahwa presiden lebih banyak berwisata pembangunan. Karena apa, presiden hanya mendengar dari para stafnya dan juga membaca dari media," imbuhnya.

Presiden Jokowi di Papua (Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Selain itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua semakin bertambah. Belum lagi angka kematian ibu dan bayi yang semakin mengkhawatirkan. Kasus riil yang paling terbaru adalah kasus gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua.

"Beberapa waktu lalu kita juga lihat hampir sekian puluh orang mati di Asmat demikian pula pada saat yang sama ada lebih dari 40-an orang mati di Kabupaten Dogiai di Papua," bebernya.

Karena banyak janji pemerintah yang tidak ditepati, Pigai mengajak masyarakat untuk mencabut mandat dari Presiden Jokowi.

"Janji-janjinya tidak mampu ditepati oleh presiden maka rakyat Indonesia berhak mencabut kedaulatannya. Kenapa, karena kedaululatan itu dimiliki oleh rakyat, kedaulatan tersebut diberikan pada presiden pada saat pemilihan," tandasnya.