Netanyahu Jadi Pemimpin Dunia Pertama yang Diundang Trump ke Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) berbincang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pemimpin negara pertama yang akan bertemu dengannya di Gedung Putih.

Undangan itu disampaikan dalam surat resmi yang menetapkan pertemuan pada 4 Februari.

Mengutip Guardian, Trump menyebut pertemuan itu bertujuan membahas perdamaian di Israel dan negara-negara sekitarnya, serta strategi menghadapi “musuh bersama”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar konpers rencana perdamaian Timur Tengah di Gedung Putih, AS. Foto: REUTERS / Brendan McDermid

Hubungan Trump dan Netanyahu kerap naik-turun, tetapi Israel tetap menjadi sekutu utama AS di Timur Tengah.

Sepekan terakhir, Trump mencabut larangan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel—sebuah kebijakan yang sebelumnya diterapkan pemerintahan Biden sebagai protes atas serangan Israel di Gaza.

Trump juga sempat menyatakan bahwa Gaza akan “dibersihkan begitu saja” dan penduduknya—lebih dari 1,5 juta orang—dapat dipindahkan ke negara-negara Arab lain.

Pernyataan ini memicu reaksi tajam karena dianggap mendukung pemindahan paksa warga sipil Gaza.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Netanyahu saat ini tengah menghadapi tuntutan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata dalam perang di Gaza.

Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, maka lebih dari 120 negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk menangkapnya jika ia berkunjung ke wilayah mereka.

Namun, AS bukan anggota ICC dan Kongres Partai Republik telah mengusulkan sanksi terhadap pengadilan internasional tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Netanyahu.

Upaya itu ditolak oleh Partai Demokrat dalam pemungutan suara pada Selasa (28/1) lalu.