news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Netgrit: KPU Harus Buat Terobosan Hadapi Pemilu 2024, Jangan Takut DPR

11 Februari 2021 17:56 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil (Kiri) dan Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay (Kanan) (31/08/2018). Foto: Nadia K. Putri
zoom-in-whitePerbesar
Peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil (Kiri) dan Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay (Kanan) (31/08/2018). Foto: Nadia K. Putri
ADVERTISEMENT
Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, memberikan masukan kepada KPU RI dalam menghadapi Pemilu borongan 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT
Pemilu 2024 akan menjadi tahun yang berat bagi KPU karena ada Pemilu dan Pileg (DPR/DPRD) pada April serta Pilkada Serentak di 34 provinsi pada November.
Hadar meminta seluruh anggota KPU kreatif dalam mempersiapkan Pemilu borongan ini. Berkaca dari Pemilu 2019, ia melihat KPU cukup kewalahan dalam melakukan persiapan.
"Ya tentu penyelenggara harus lebih kreatif. Pada prinsipnya harus dibuat pemilihan itu lebih sederhana, lebih memudahkan gitu dan disiapkan jauh-jauh hari sehingga para penyelenggara ini menguasai betul apa yang harus mereka lakukan dan tidak ada beban psikologis ekstra," kata Hadar saat dihubungi, Kamis (11/2).
Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2). Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
"Jadi kebutuhan-kebutuhan logistik yang diperlukan ya betul-betul sudah tersedia dengan baik. Kalau mereka belum cukup menguasai apa yang harus dilakukan, logistiknya datang terlambat dan kualitasnya buruk, itu membuat mereka jadi beban kerja yang dirasa jadi sangat tinggi gitu sangat stress full. Jadi intinya harus dilakukan persiapan yang lebih baik," tambah dia.
ADVERTISEMENT
Namun terlepas dari itu, Hadar tak menampik ada faktor lain yang bisa menyulitkan KPU mempersiapkan Pemilu dan Pilkada. Yakni pemerintah dan DPR yang punya kebiasaan selalu mengubah peraturan dalam waktu mepet.
"Seringkali kita ini mengubah-rubah peraturan di level UU yang mepet-mepet. Coba diikuti pengalaman Pemilu sebelumnya itu selalu saja UU selesai di saat tahapan sudah harus dimulai, bahkan 2019 tahapan sudah dimulai jadi UU-nya terlambat selesai. Nah itu sering terjadi seperti itu akhrinya kerjanya pontang-panting," ucap Hadar.
Maka dari itu, eks Komisioner KPU RI itu meminta penyelenggara Pemilu berani membuat terobosan baru. Hadar tidak ingin insiden ratusan petugas KPPS meninggal kembali terulang.
"Jumlah beban kerja itu harus dikurangi atau disiasati agar tidak membebani secara langsung gitu, kemudian kita bisa mencari cara dengan membuat pekerjaan itu jangan dirumit-rumitkan, disederhanakan, pencatatan data yang tidak perlu itu tidak usah dilakukan," kata Hadar.
ADVERTISEMENT
"Jangan terlalu banyak pencatatan data yang tidak perlu kalau salinan-salinan itu tidak usah diberikan kepada semua, tempelkan aja satu yang lain rekam itu foto itu. Itu kan jadi harus dicari cara-cara kerja yang tidak merumitkan," tambah dia.
Suasana di ruang rapat DPR RI. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Netgrit Minta KPU Tak Perlu Takut dengan DPR

Selain itu Hadar juga meminta KPU tidak perlu takut dengan DPR RI jika memang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak realistis untuk dilakukan. Dengan kata lain, KPU harus berani melakukan terobosan jika dinilai UU Pemilu atau Pilkada keliru.
"Ada ruang-ruang yang tidak diatur (UU) seharusnya bisa dimanfaatkan oleh KPU-Bawaslu di situ lah dibuat gagasan terobosan agar kita bisa dapatkan proses dan cara kerja yang lebih simpel, alat bantu yang bisa kita manfaatkan," kata Hadar.
ADVERTISEMENT
"Di sini KPU harus kreatif, bikin terobosan harus berani mendorong aturannya itu jangan takut sama DPR dan pemerintah, kalian ini kan lembaga independen jadi kalau tidak diatur atau dilarang UU, maju saja dengan ide-idenya yang penting bisa dilaksanakan dengan mudah dan hasilnya baik," tutup Hadar.