Netgrit: Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak di 2024 Merepotkan KPU dan Pemilih

NETGRIT Hadar Nafis Gumay di Diskusi Polemik Pencalonan Napi Korupsi di Indonesia Corruption Watch, Kalibata Timur, Jakarta, Minggu (9/9/2018). Foto: Eny Immanuel Gloria/kumparan

Komisi II DPR RI memutuskan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Mereka menilai saat ini belum ada urgensi dan masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Batalnya pembahasan RUU Pemilu berdampak terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024. Pemilu akan digelar April sedangkan Pilkada pada November.

Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengaku kecewa dengan sikap Komisi II DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

"Pertama tentu saya sangat prihatin dan kecewa dengan sikap atau pilihan Komisi II DPR kita tentang tidak meneruskan UU Pemilu ini," kata Hadar saat dihubungi, Kamis (11/2).

Ia mengatakan sepatutnya Pilkada Serentak dilaksanakan pada 2022 dan 2023 agar tidak membebani kinerja penyelenggara Pemilu yakni KPU. Selain itu para pemilih juga akan dibuat pusing karena terlalu banyak pilihan

"Pilkada dilakukan serentak di 2024 di mana pada tahun yang sama Pemilu serentak nasional, ide itu atau rencana itu seharusnya jangan diteruskan. Itu karena memang akan menyulitkan penyelenggaraan yang banyak di dalam 1 tahun," ucap Hadar.

"Kemudian itu akan berpotensi besar menurunkan atau mengganggu kualitas penyelenggaraan yang ketiga bagi pemilih akan merepotkan karena mereka banyak pilihan-pilihan yang harus mereka putuskan di dalam waktu singkat," tambah dia.

Petugas merapikan kotak suara Pemilu Bupati Bandung 2020 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/11). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, eks Komisioner KPU RI itu mengatakan berkaca dari pengalaman sebelumnya, fokus masyarakat juga akan terpecah antara Pemilu dan Pilkada. Sebab masyarakat cenderung hanya akan fokus pada satu isu yang besar.

"Selama ini kita sudah melihat cukup bukti bahwa tidak mudah bagi pemilih sehingga mereka hanya bisa fokus ke 1 pemilihan yamg mudah saja yang ramai saja misal Pilpres saja. Yang lain mereka tidak perhatikan padahal itu seharusnya tidak kita menciptakan yang seperti itu," tutur Hadar.