Netralitas Jokowi Disinggung PBB, Hasto: Makanya Hormati Kedaulatan Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadiri undangan Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) melawan kecurangan pemilu, Sabtu (9/3/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal netralitas Presiden Jokowi yang sempat disinggung saat sidang PBB. Menurutnya, kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat sorotan dari dunia karena tak menghargai kedaulatan rakyat.

“Apa yang terjadi akan ditangkap, termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” ujar Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakpus, Senin (18/3).

“Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” sambungnya.

Perubahan soal pentingnya menghormati kedaulatan rakyat ini, kata Hasto, memunculkan pendapat para pakar bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang berdaulat.

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat groundbreaking Paralympic Training Center di Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (8/3/2024). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO

Sebelumnya, netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa (12/3) lalu. Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Hal ini disinggung anggota komite Bacre Waly Ndiaye. Dia menyinggung mekanisme pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan UNTV.