Ngabalin: Menteri Berhak Persiapkan Diri untuk 2024 Asal Tidak Ganggu Kinerja

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Foto: KSP

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa, kemarin malam sepakat berkoalisi jelang Pemilu 2024. Koalisi ketiga partai ini dinamai Indonesia Bersatu.

Dua dari mereka adalah menteri Jokowi dan satu lagi pimpinan MPR. Bagaimana reaksi Istana?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, para menteri memiliki hak konstitusional untuk mempersiapkan diri di Pemilu 2024.

“Hak politik, hak demokrasi, hak konstitusional para menteri. Apalagi para ketum parpol atau mungkin waketum partai ada yang mempersiapkan diri dan seterusnya untuk 2024 presiden, tidak bisa menghalangi,” kata Ngabalin saat dimintai tanggapan, Jumat (13/5).

Namun, Ngabalin mengingatkan, mereka tak boleh lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri. Selama tidak terganggu, maka sah-sah saja para menteri mempersiapkan diri untuk 2024.

“Sepanjang kinerja yang diamanahkan untuk tanggung jawab menteri atau pimpinan lembaga benar-benar jangan sampai terganggu,” tegas Ngabalin.

Pertemuan Airlangga, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa. Foto: Dok. DPP PAN

Menurut Ngabalin, Jokowi pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam menilai kinerja para pembantunya di kabinet.

“Presiden punya pandangan lain, Presiden punya sisi lain dalam melihat pembantu beliau, tentu presiden punya standar ada indikator-indikator untuk membuat penilaian bagi menterinya,” tutur Ngabalin.

Lebih lanjut, Ngabalin berpikiran positif terkait manuver politik para menteri yang kini dihadap-hadapkan dengan arahan Jokowi. Bagi Ngabalin, dalam konteks menyukseskan Pemilu, para menteri sekaligus Ketum Parpol juga wajib berperan.

“Di samping program strategis yang menjadi perhatian kementerian lembaga juga kaitannya dengan tahapan-tahapan pemilu yang perlu fokus dan kemudian konsentrasi bekerja,” terang Ngabalin.

“Bahwa kalau masih ada para menteri bermanuver politik, saya kira orang luar saja yang beda penilaiannya, subjektif terhadap materi-materi itu (arahan Jokowi). Selain itu juga, kan ada para ketua, ketua umum parpol yang ada di pemerintahan yang membantu presiden,” pungkas Ngabalin.