Ngabalin: Sengketa Pemilu di MK Kok Bicara Bansos, Malu-maluin!

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sidang sengketa Pemilu 2024 kembali berlanjut hari ini. Ekonom senior, Faisal Basri, menyebut pembagian bansos untuk kepentingan paslon 02 sangat terlihat jelas.

Bahkan, Faisal menyinggung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa bansos adalah sumbangan Presiden Jokowi. Demikian juga pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut Mensos Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam pembagian bansos.

Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengaku bingung bansos disinggung dalam sidang sengketa pemilu. Menurutnya, urusan bansos tidak ada hubungannya dengan sengketa pemilu.

"Pada kasus yang lain lagi kalau dia memperkarakan. Kalau dia memperkarakan pada kasus yang lain, bukan pada sengketa Pemilu. Apa urusannya bansos dengan pemilu? Di MK, kok, bicara bansos. Malu-maluin," kata Ngabalin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (1/4).

Suasana saat kuasa hukum KPU Hifdzil Alim menyampaikan jawaban atas gugatan terhadap kliennya pada sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ngabalin mengaku tidak masalah jika Jokowi dan menteri-menteri lainnya dipanggil MK untuk memberikan keterangan. Asalkan pemanggilan itu relevan dengan materi sidang.

"Hakim punya kewenangan. Sepanjang itu proporsional. Kalau pemerintah dipanggil ke MK terkait dengan bansos relevansinya apa? Itu tadi Bang Ali bilang apa relevansinya? Orang bicara tentang sengketa pemilu di MK yang dimintai keterangan terkait bansos dari menteri dan presiden. Kan, tidak ada relevansinya," tuturnya.

Menurutnya, perkara yang sedang dibahas di MK tidak seharusnya merembet ke sana ke mari. Yang penting, sidang harus dikawal supaya berjalan secara proporsional.

"Bermainlah di area itu, tidak usah lagi MK itu jadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan politik praktis. Karena yang dibicarakan di sana data, fakta, sehingga kalau ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan tuntutannya maka harus fakta dan bisa diperlihatkan," jelasnya.

"Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Jadi itu yang tadi Bang Ali bilang proporsional biar baik-baik saja, persidangannya juga bisa mendapat respons dari publik," pungkasnya.