Niat Gibran Mundur dan Reaksi Istana
PerbesarWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berniat mengundurkan diri dari jabatannya. Gibran disebut menyampaikan niat mengundurkan diri itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur sebagai wapres di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," lanjutnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha.
"Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," ungkapnya.
Istana Hormati Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Pemakzulan Gibran
Istana Kepresidenan menghormati proses politik di DPR terkait pengajuan hak menyatakan pendapat yang dikaitkan dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prasetyo Hadi mengatakan, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang harus dihormati, termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui mekanisme parlemen.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya," kata Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati penggunaan hak DPR untuk pemakzulan Gibran.
"Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk menyampaikan pendapat ya gitu. Nah, kami tentu saja menghormati," ujarnya.
Persilakan Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah Lewat PTUN
Istana juga mempersilakan Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Prasetyo Hadi menjelaskan, Gibran dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.
Yusril Bersedia Siapkan Mekanisme Jika Gibran Mau Mundur
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengaku bersedia untuk menyiapkan mekanisme bila Gibran mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
"Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, 'Bagaimana cara mundurnya?' Saya akan carikan jalan," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril mengungkit cerita kala Presiden ke-2 RI, Soeharto, hendak berhenti dari jabatannya pada 1998 silam.
"Pak Harto bilang, 'Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.' Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur,' ujar Yusril.
"Ya. Jadi, kalau seperti ini saya enggak bisa menyarankan atau memberikan nasihat," tuturnya.
Yusril Soal Gibran Mau PTUN: Tidak Ada Gunanya
Yusril juga merespons upaya Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, upaya itu tak akan berguna.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril.
Yusril memaparkan, salah satu upaya hukum yang paling mungkin dilakukan Gibran terkait polemik ijazahnya ialah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
"Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan," jelas dia.
"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," katanya.
Yusril mengaku telah menyampaikan penjelasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ya tugas saya lah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan," ungkapnya.
Respons Gibran
Gibran merespons isu kencang soal pengunduran dirinya. Dia mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika politik yang berkembang terkait jabatannya sebagai wakil presiden.
Gibran mengatakan, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepadanya. Salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran mengaku memiliki kedekatan secara pribadi dengan Prabowo. Ia bahkan menganggap Presiden seperti ayahnya sendiri.
Menurut putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu, Prabowo menyarankannya untuk tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkap Gibran.