Nicolaas Jouwe, Pembangkang yang Tak Mau Hidup di Bawah Sukarno
PerbesarNicolaas Jouwe adalah salah satu tokoh pergerakan Papua. Ketika Papua Barat akhirnya menjadi bagian Indonesia pada tahun 1963, Jouwe mengambil sikap tegas dengan menyatakan tidak mau tinggal lagi di tanah Papua.
Saat itu, Jouwe tidak senang dengan haluan politik yang digunakan Presiden Sukarno. "Saya seorang demokrat dan tak bisa hidup di bawah Demokrasi Terpimpinnya Sukarno," ujar Nicolaas Jouwe kepada harian Nieuw Guinea Koerier terbitan 25 Agustus 1962 dirujuk kumparan Den Haag (kumparan.com), Minggu (17/9).
Di samping itu, Jouwe merasa bahwa keselamatan pribadinya di Papua di bawah pemerintahan Indonesia dalam bahaya. Dia juga meyakini bahwa di luar Papua dia akan dapat lebih banyak berbuat untuk cita-cita nasional Papua. "Kami tidak membenci bangsa Indonesia, tapi menolak sistem pemerintahannya yang tetap dipertahankan," ucap Jouwe.
Jouwe kemudian mempertimbangkan beberapa negara untuk melanjutkan perjuangan dalam pengasingan antara lain Belanda, Amerika Serikat, Nieuw Guinea Australia (kini Papua Nugini) atau negara di Afrika. Jouwe akhirnya memutuskan untuk tinggal di Delft, Belanda.
Di perantauan, Jouwe secara konsisten terus memotori pergerakan Papua. Papua Barat pada akhirnya resmi menjadi bagian Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 1963. Presiden Sukarno saat itu menamai provinsi paling timur tersebut Irian Barat. Konon, nama Irian merupakan akronim dari "Ikut Republik Indonesia Anti Nederland."
Pada 1 Maret 1973 presiden Soeharto mengubah Irian Barat menjadi Irian Jaya. Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Papua pada 1 Januari 2000.
Setelah hampir 50 tahun tinggal di Belanda, Jouwe memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ia tiba di tanah kelahirannya pada Minggu (22/3/2009). Ia kemudian tinggal di Indonesia hingga akhir hayatnya.
Laporan dari kumparan Den Haag: Eddi Santosa