Novel Baswedan dkk Temukan Carut Marut Penyaluran Bantuan Tunai Langsung

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dkk usai Tes Asesmen di TNCC Polri, Jakarta, Selasa (7/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri menemukan data Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) yang carut marut. Dalam laporan, temuan itu berpotensi pemilihan penerima bantuan yang kurang transparan dan akuntabel.

Wakil Kepala Satuan Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan, terdapat perbedaan dalam proses pendataan penerima BLT. Bahkan, ada desa yang tak menggunakan kerta sebagai acuan dokumentasi dalam penyalurannya.

"Terdapat perbedaan penerapan cara pendataan, mulai dari pendata calon KPM BLTDD yang berbeda-beda untuk setiap desa, kriteria yang beragam yang digunakan oleh desa dalam pemilihan calon KPM dan tidak semua desa menggunakan kertas kerja sebagai acuan atau tidak terdokumentasikannya dengan baik kertas kerja pendataan, dapat menyebabkan potensi pemilihan penerima bantuan yang kurang transparan dan akuntabel," kata Novel dalam rilis akhir tahun 2022 satgas yang dipimpinnya, Senin (2/1).

Novel dan tim juga menemukan rendahnya penyerapan penyaluran BLT DD. Hal ini disebabkan perubahan sistem dari tunai menjadi non-tunai, hingga perubahan data yang datang belakangan dari Kemensos RI.

"Masih ditemukannya penyerapan rendah di sebagian desa pada penyaluran tahap I dan II, disebabkan adanya perubahan sistem dari tunai menjadi non-tunai. Namun demikian, perubahan data penerima bantuan sosial Kemensos dari DTKS sebagai bahan verifikasi penerima BLT-DD yang datang belakangan, juga mempengaruhi penyerapan. Karena tidak diperbolehkan penerima BLT-DD ganda dengan bantuan sosial lainnya," ujarnya.

Meski memiliki sejumlah catatan, Novel tidak menemukan adanya indikasi pemotongan BLT bagi para penerima. Pihaknya mengingatkan potensi kerawanan tetap ada salah satunya saat pengambilan dana terutama desa yang berjarak dari letak bank.

"Tidak ditemukan adanya kasus pemotongan BLT-DD bagi masyarakat. Namun demikian, tidak adanya biaya operasional dalam penyaluran tunai, dapat berpotensi terjadinya pemotongan terhadap BLT-DD yang diterima masyarakat tersebut," pungkasnya.