Novel Baswedan Sambut Baik Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Beri 4 Masukan

Pemohon Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito mengikuti sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pidato pertamanya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10) lalu.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan, menyambut baik komitmen tersebut. Ia menyebut, pemberantasan korupsi merupakan pondasi membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Pernyataan Presiden Prabowo bahwa tidak ada ruang bagi perilaku korup dalam pemerintahannya memberikan harapan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia yang mendambakan masa depan yang lebih baik," ujar Novel dalam keterangannya, Selasa (22/10).

Untuk mendukung langkah tersebut, Novel pun memberikan empat masukan yang dapat dijalankan di pemerintahan Prabowo.

Pertama, melakukan penguatan kelembagaan KPK dengan kembali merevisi UU KPK. Hal itu untuk menegaskan independensi lembaga antirasuah dalam menjalankan kewenangannya.

"Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 40 menjadi 34 dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil revisi UU KPK 2019 telah memengaruhi kinerja lembaga tersebut," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto melakukan sikap hormat saat upacara pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

"Oleh karena itu, saya mendorong Presiden Prabowo untuk segera merevisi UU KPK guna mengembalikan independensi KPK sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002," sambungnya.

Kedua, memastikan memilih pimpinan KPK dan komisioner Dewas KPK yang terbaik. Adapun saat ini tersisa masing-masing 10 nama calon pimpinan dan calon Dewas KPK 2024–2029 yang akan menjalani fit and proper test di DPR.

Novel pun berharap Prabowo dapat meninjau ulang kembali 10 nama-nama tersebut.

"Pemimpin yang tepat akan menjadi kunci dalam menjalankan fungsi KPK secara efektif," tegasnya.

Ketiga, mendorong dan memprioritaskan penyelesaian kasus korupsi yang besar. Penyelesaian kasus tersebut, lanjut dia, akan menunjukkan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

"Masih banyak kasus korupsi besar yang belum tuntas. Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo diharapkan untuk memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus ini sebagai wujud komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tuturnya.

Keempat, Novel juga mendorong pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo untuk membangun Sistem Integrasi Nasional. Hal itu dengan memastikan penegakan hukum yang kuat, transparansi dalam pemilihan pimpinan lembaga, dan pendidikan integritas.

"Dengan semangat pemerintahan baru, saya mendorong inisiatif untuk membangun Sistem Integritas Nasional yang mendukung penegakan hukum yang kuat, pemilihan pimpinan lembaga yang transparan, dan pendidikan nilai-nilai integritas," tandasnya.

"Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan emas untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan adil," pungkas dia.

Adapun dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah harus berani memberantas korupsi. Kata dia, para pemimpin atau elite di bidang apa pun harus memberi contoh.

“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insyaallah kita akan kurangi korupsi dengan signifikan,” ujarnya di ruang rapat paripurna, kompleks Parlemen, Minggu (20/10) kemarin.

Prabowo pun mengungkap sebuah analogi ikan busuk. Yakni semuanya dimulai dari kepalanya.

“Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, ingarso sing tulodo,” kata dia.

“Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya dimulai dari kepala,” lanjutnya.

Ia pun menyebut seluruh pejabat di tingkat apa pun harus memberikan contoh pada bawahannya. Penegakan hukum pun mesti ditegakkan.

“Semua pejabat, dari semua eselon, dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras,” tegas dia.