Nurul Arifin: Masalahnya Apa Sebenarnya, Kita Ini Gemas Lihat Kebocoran Data
·waktu baca 3 menit
PerbesarAnggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah soal kebocoran data masyarakat yang terjadi berulang kali saat raker bersama Kominfo, Menko Polhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Senin (23/9).
Nurul pun menyinggung soal bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka. Padahal, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelolo Kemenkominfo yang belum lama dibobol ransomware saja, DPR belum dapat update penanganannya.
“Konon keluarga Pak Presiden juga kena, kena pencurian data ini, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih, kita ini gemas,” cecar politikus Golkar ini.
Nurul menduga, permasalahan utama di balik kebocoran data ini adalah karena lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan data justru diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya.
“Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa, supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolos-bolos terus, jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan,” kata Nurul.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pun menjawab berbagai pertanyaan ini sebagai bentuk refleksi bagi kementerian lembaga terkait yang bertanggung jawab terkait kebocoran data.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara lembaga dan kementerian.
“Peristiwa bocornya PDSN itu membawa kita, membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi. Tidak memiliki ego sektoral di kementerian,” kata Hadi.
Pembobolan PDNS dan 6 Juta NPWP
Pusat data PDNS yang di bawah tanggung jawab Kemenkominfo disusupi ransomware oleh Brain Chiper pada 17 Juni 2024 dan mulai terasa dampaknya pada 20 Juni setelah Imigrasi kesulitan memproses lalu lintas penumpang di bandara internasional. Brain Chiper minta tebusan 8 juta dolar AS.
Setelah sekian lama pemerintah Indonesia tak bisa membuka kunci data yang digembok oleh Brain Chiper, akhirnya Brain Chiper memberikan kunci itu secara gratis dan batal meminta tebusan. Setelah itu tak diketahui kabar PDNS.
Sedangkan pembobolan 6 juta data NPWP diumumkan oleh Bjorka di Breach Forum pada 18 September 2024. Dia menjual data itu murah saja, cukup Rp 150 juta. Di dalam 10 ribu sampel data yang diberikan Bjorka, terdapat data Presiden Jokowi, anak-anaknya, yaitu Kaesang dan Gibran, seperti para menteri, termasuk Menkominfo Budi Arie.
Tak cuma memberikan sampel data yang dijualnya, Bjorka juga menulis pesan menohok dalam bahasa Inggris yang artinya:
Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna.