Nusron: 209 Sertifikat di Wilayah Pagar Laut Tangerang Sudah Dibatalkan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan pihaknya masih terus merampungkan pembatalan sejumlah sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHBG) di wilayah pagar laut Tangerang.

Nusron mengungkapkan dari 263 sertifikat yang ada, 209 di antaranya kini telah dibatalkan karena objek tanahnya ternyata berada di perairan.

"Jadi sekarang yang sudah dibatalkan totalnya sudah 209 sertifikat," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2).

Nusron melanjutkan, 58 sertifikat lainnya masih dianggap sah karena wilayahnya yang masih berada di garis pantai.

"Dan 13 bidang itu masih abu-abu, sedang ditelaah apakah ini masuk dalam garis pantai atau bukan," tambah dia.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

6 Pegawai Disanksi Terkait Pagar Laut Bekasi

Di sisi lain, Nusron juga menyampaikan terkait perkembangan penanganan kasus Pagar Laut Bekasi. Menurutnya, ada 6 orang pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah disanksi terkait kasus ini.

"Ini yang di (pagar laut) Bekasi kita umumin yang terlibat dan dikenai sanksi," kata Nusron dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN.

Para pegawai tersebut, lima di antaranya dikenakan sanksi pencopotan jabatan. Sementara satu lainnya dijatuhkan sanksi pemecatan.

Para pegawai yang dicopot dari jabatannya, yakni FKI selaku Ketua Tim Ajudikasi PTSL Bekasi; RL selaku Wakil Kepala Fisik Tim Ajudikasi PTSL Bekasi; dan SR selaku Wakil Kepala Ajudikasi Yuridis.

"Kemudian AS, sekarang di Kota Bekasi, ini yang terlibat melakukan peminjaman buku (tanah). Kemudian R, ini pegawai yang melakukan peminjaman buku dan mindah peta tadi," ungkap Nusron.

Operator alat berat escavator dari PT TRPN membongkar pagar laut dengan pengawasan Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP di pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

"AS juga mindah peta juga. Yang inisiatif AS ini. AS ini yang inisiatif memindah buku yang usul-usul ngajak. Ini yang dipecat," tegasnya.

Saat ini, Bareskrim juga tengah mengusut unsur pidana di balik penerbitan sertifikat di pagar laut Tangerang dan Bekasi.

Untuk kasus pagar laut Tangerang, Bareskrim telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Kades Kohod, Arsin.

Sementara, untuk kasus pagar laut Bekasi, polisi masih melakukan pendalaman lebih jauh.