Nusron Rapat Bahas ILASPP: Agar 3,78 Juta Ha Lahan Tumpang Tindih Tak Terulang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kantor ATR/BPN, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, rapat membahas pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP), di kantor ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (5/2).

Nusron menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamendagri Ribka Haluk, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunawati.

Adapun program ILASPP ini dibentuk agar tidak ada lagi lahan yang tumpang tindih.

"Semula kan program ini hanya melibatkan Kemendagri untuk tapal batas desa sama BIG untuk one map policy-nya," ujar Nusron usai rapat.

"Nah ini kita untuk menyempurnakan program ini, kita memasukkan Menteri Kehutanan sama Transmigrasi. Kenapa? Banyak sekali lahan hutan, lahan perkebunan, lahan transmigrasi, lahan perumahan itu yang tumpang tindih," sambungnya.

Contohnya, Nusron menyebut, lahan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun lahan transmigrasi. Untuk itu, Nusron dan para menteri sepakat menyelesaikan persoalan itu melalui proyek ILASPP.

"Supaya pengalaman yang sudah-sudah, seperti ada 3,7 juta hektare tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit tidak terulang lagi ke depan. Ini kenapa? Karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data," ungkapnya.

Dengan program ini, Nusron menjelaskan akan melakukan pemetaan lebih spesifik, dari batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, pantai, hingga laut.

Pendanaan proyek ini, menurut Nusron, menggunakan dana hibah dari Bank Dunia atau World Bank sebesar USD 653 juta.

"Iya hibah dari World Bank yang USD 653 juta. BIG USD 292 juta, ATR USD 340 juta. Nah ini nanti menyusul kehutanan sama transmigrasi sedang disusun," jelas dia.

Politikus Golkar ini menyebut di dalam rapat, para menteri dan kepala lembaga telah meneken nota kesepahaman terkait proyek ILASPP ini.

"Joint team untuk membuat peta bersama. Joint team itu terdiri dari ATR/BPN, Kehutanan, BIG, Mendagri karena melibatkan pemda sama Transmigrasi karena kawasan transmigrasi. Untuk apa? Untuk mengurangi tumpang tindih ke depannya, supaya tidak tumpang tindih terus-menerus," pungkasnya.