Nusron Serahkan soal Demo Warga Kapuk Muara di PIK ke Maruarar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menghadiri penyerahan sertifikat di Kampung Bermis, Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (16/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, buka suara terkait demo warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, yang tak terima adanya penutupan akses jalan di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Nusron menilai, penutupan akses itu justru melanggar aturan. Adapun aturan yang dimaksud Nusron adalah Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Di ketentuan tersebut menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Sehingga, hak atas tanah tidak bisa semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.

"Saya belum cek, tapi kalau menurut aturan, itu akses masyarakat enggak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain nggak boleh ditutup gitu," kata Nusron kepada wartawan usai membagikan SHGB ke warga Kampung Nelayan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/2).

Namun, menurutnya masalah tersebut lebih tepat diatasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Tapi, ini urusannya Pak Maruarar, karena masing-masing punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan permukiman dan kawasan," katanya.

"Ini sebetulnya, ini urusannya Pak Maruarar Sirait jawabannya, kenapa? Karena Pak Maruarar yang [urusan] kawasan pemukiman, kan, ini. Kalau saya kan urusan masalah administrasi pertanahannya," imbuh Nusron.

Sebelumnya, pada Jumat (14/2), kelompok warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pembukaan akses jalan. Aksi itu dilakukan di Jalan Pantai Indah Utara Sektor Timur Penjaringan, Jakarta Utara.