Nusron soal Pagar Laut Bekasi: 2 Perusahaan Batalkan Seluruh Sertifikat

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, PT MAN dan PT CL, pemilik sertifikat di area pagar laut Kabupaten Bekasi, membatalkan seluruh sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di luar garis pantai.

"Baik PT MAN maupun PT CL sudah kirim surat kepada kami akan membatalkan semua sertifikatnya. Diserahkan kepada BPN secara sukarela bagi yang ada di luar garis pantai," kata Nusron di kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

Ditegaskan Nusron, semua SHGB yang di luar garis pantai wajib mutlak dibatalkan.

"Tinggal proses pembatalannya. Kalau sertifikatnya itu terbit sebelum 5 tahun maka kami mempunyai kewenangan hak contrarius actus, hak untuk membatalkannya. Tapi kalau terbitnya di atas 5 tahun maka kami tidak mempunyai hak contrarius actus, kami dibatasi oleh PP 18 Tahun 2016," katanya.

Di sisi lain, pembatalan ini, kata Nusron, tak menutup adanya tindak pidana yang nantinya akan diusut oleh kepolisian.

Penyegelan kegiatan reklamasi di Perairan Bekasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rabu (15/1/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Sekilas Kasus

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam penyelidikan, Bareskrim menemukan dua perusahaan, PT MAN dan PT CL, ikut mamasang pagar laut di Desa Sagara Jaya dan Hurip Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Djuhandhani menambahkan, penyidik telah melakukan pengecekan fisik ke lokasi pagar laut di Desa Sagara Jaya dan Hurip Jaya bersama tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta Inspektorat Kementerian ATR/BPN RI.

“Kemudian, dari tindak lanjut, kami saat ini juga mengirim, sudah mengirim undangan, mungkin untuk minggu depan ini untuk memeriksa beberapa pihak dari Kementerian, Lembaga, dan instansi pemerintah terkait penerbitan sertifikat kepada masyarakat dan perusahaan di wilayah perairan laut di Desa Sagara Jaya dan Desa Hurip jaya,” kata dia.

Dari hasil penyelidikan ditemukan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) dan pemalsuan 201 sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Desa Sagara Jaya dan Hurip Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hingga saat ini, sebanyak 25 orang saksi telah diperiksa terkait perkara tersebut.