OKI Didesak Kirim Perwakilan ke Kongres AS, Suarakan Kemerdekaan Palestina

Suasana 11th Meeting of the Specialised Permanent Committee on Political Affairs and Foreign Relations saat Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

DPR RI tengah menggelar Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/5).

Di dalam salah satu rangkaian forum ini, yaitu The 11th Meeting of the Specialised Permanent Committee on Political Affairs and Foreign Relations, delegasi dari League of Parliamentarians for Al Quds (LP4Q), Syed Ibrahim Syed Noh, mengajak negara anggota OKI untuk mengirimkan seorang delegasi ke kongres AS. Hal ini demi menggaungkan kemerdekaan Palestina.

“Saya ingin menegaskan kembali usulan ketua kita kemarin, bahwa sebagai delegasi PUIC, kita mengirimkan Anggota Parlemen kita ke Kongres AS sebagai bentuk diplomasi parlementer yang agresif, agar kita menyampaikan pesan yang kuat bahwa tindakan ini harus dihentikan—tindakan agresi, tindakan kekerasan, tindakan genosida, dan apartheid harus dihentikan,” ujarnya di ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (13/5).

“Dan tindakan itulah yang akan mengakhiri segala bentuk kekerasan yang tidak perlu,” sambungnya.

Di dalam forum ini, ia juga mengingatkan bahwa Peristiwa Nakba akan berusia 77 tahun pada tahun ini yang menandakan bahwa Palestina sudah menderita sejak lama. Nakba adalah penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina pada tahun 1948.

“Sebagai informasi bagi kita semua, dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 15 Mei, akan menandai peringatan 77 tahun Nakba — sebuah bencana ketika ratusan ribu warga Palestina secara paksa diusir dari rumah mereka pada tahun 1948. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah,” ucapnya.

Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal di Nuseirat, Jalur Gaza bagian tengah, Selasa (8/4/2025). Foto: Ramadan Abed/REUTERS

“Melainkan luka yang masih menganga dan terus berdarah hingga hari ini. Nakba tidak berakhir pada tahun 1948, tetapi terus berlanjut hingga kini, sebagaimana yang kita saksikan melalui kekerasan yang menghancurkan, pengepungan terhadap Gaza, penghancuran rumah-rumah, rumah sakit, masjid, gereja, dan sekolah, serta pembantaian dan genosida yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa tak ada bangsa yang layak untuk direnggut hak-haknya. Maka dari itu, ia meminta agar parlemen OKI juga mengambil tindakan tegas.

“Tidak ada satu pun bangsa yang seharusnya dirampas identitasnya, tanah airnya, dan harapannya. Dan mengingat bahwa ini adalah komite urusan politik dan luar negeri, maka kita harus mengambil tindakan politik yang sejalan dengan resolusi, menurut pandangan saya,” tuturnya.

“Ini adalah prinsip-prinsip keadilan, martabat, dan kebebasan—dan Palestina tidak boleh ditolak dari hak-hak universal ini, keadilan, kebebasan, dan martabat. Terima kasih banyak,” pungkasnya.