Ombudsman Jabar Terima 5 Laporan Siswa Tak Lolos PPDB Meski Rumah Dekat Sekolah

23 Juni 2020 20:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ombudsman Jabar menerima 5 laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Jabar.
ADVERTISEMENT
Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto, menuturkan 5 laporan yang diterima terkait calon siswa di tingkat SD hingga SMA yang masuk melalui jalur afirmasi. Sebagai informasi, jalur afirmasi merupakan jalur penerimaan PPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
Haneda menyatakan, orang tua calon siswa jalur afirmasi mengaku anaknya tidak diterima di sekolah negeri, padahal letak rumah dengan sekolah dekat atau sesuai zonasi. Mereka juga mempertanyakan proses penerimaan siswa baru melalui jalur afirmasi.
"Sampai minggu ini kita baru terima lima laporan, lima laporan tadi melibatkan SD, SMP, dan SMA semua di jalur afirmasi," kata Haneda ketika dikonfirmasi, Selasa (23/6).
Haneda menilai laporan dari masyarakat mengenai PPDB menandakan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara tidak sepenuhnya dapat diakses masyarakat.
Sejumlah orang tua calon peserta didik mencari informasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 8, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ombudsman Jabar meminta penyelenggara memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Memang sosialisasi yang selama ini khususnya di masa pandemi ini sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara sekolah, memang tidak sepenuhnya bisa terakses oleh masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, kata Haneda, masyarakat juga semestinya aktif mencari informasi mengenai PPDB dan membacanya secara cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab Haneda menilai masyarakat yang berada dalam level ekonomi menengah ke bawah sering tertinggal informasi karena sehari-hari mesti berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya.
Untuk itu, Haneda menyarankan ke depan sosialisasi PPDB tidak mepet dengan waktu penyelenggaraan.
Suasana pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin (17/6). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
"Jadi, sebaiknya memang harus ada jeda waktu yang cukup lama sehingga ketika informasi ini diulang-ulang maka publik otomatis atau masyarakat yang memang punya strata menengah ke bawah," ucapnya.
Haneda menyebut 1 dari 5 laporan yang diterima sudah ditindaklanjuti dengan diberikan penjelasan. Pelapor sudah menerima atau legowo anaknya tak diterima di sekolah negeri. Sementara 4 laporan lain sedang diproses dengan berkoordinasi ke pihak sekolah ataupun instansi terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.