Ombudsman Surati Jokowi, KPK Klaim TWK Sudah Sesuai Prosedur
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa pengalihan status kepegawaian melalui TWK telah sesuai prosedur dan konstitusional. Kendati begitu, KPK menghormati penyampaian surat Ombudsman tersebut.
“Namun, kami perlu sampaikan kembali, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilantik per 1 Juni tahun lalu, sudah melalui tahapan yang sesuai landasan hukum, mekanisme, serta pelibatan instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam rangkaian proses pengalihan tersebut,” kata ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3).
Ali juga mengungkapkan bahwa proses TWK tersebut juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang punya kewenangan dalam pengujian UU.
“MK menyatakan dengan tegas bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN, adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” tambah Ali.
Ali juga menyebut bahwa Mahkamah Agung telah menilai desain pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
“Komisi Informasi Pusat (KIP) pun telah secara objektif memberikan putusannya dalam sidang sengketa informasi terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini,” jelas Ali.
Putusan KIP itu, lanjut Ali, menguatkan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan KPK terkait proses pengalihan pegawainya menjadi ASN telah taat prosedur dan sesuai koridor pengelolaan Informasi publik.
Saat ini, beberapa eks pegawai KPK sedang menggugat ke PTUN terkait pemecatan mereka karena TWK. Proses masih berlangsung di persidangan.
“KPK berharap seluruh pihak menghormati keputusan-keputusan tersebut, sekaligus menunggu proses pengujian yang sedang berlangsung di PTUN,” imbuh Ali.
Meski demikian, Ali tidak menyinggung hasil pemeriksaan Ombudsman serta Komnas HAM terkait pelaksanaan TWK. Komnas HAM menyatakan ada sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan tes tersebut.
ADVERTISEMENT
Ada setidaknya 11 pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam TWK. Dalam salah satu temuannya, Komnas HAM menemukan dugaan bahwa para pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK dan dipecat sudah ditargetkan.
Total ada 57 pegawai yang dipecat KPK karena tak lulus TWK. Sebanyak 44 orang di antaranya menjadi ASN Polri, 12 orang lainnya menolak untuk bergabung dengan Polri, sedangkan satu orang meninggal dunia.
Ombudsman pun menemukan adanya penyimpangan dalam TWK. Khususnya terkait malaadministrasi penyelenggaraan tes alih status itu.
Atas temuan itu, Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0001/RM.03.01/0593. 2021/1X/2021 tanggal 15 September 2021. Isi rekomendasi tersebut meminta sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
Namun, Rekomendasi itu tidak dijalankan. Sehingga, Ombudsman kemudian menyurati Presiden.
Ombudsman mengusulkan Jokowi memberikan sanksi administrasi untuk Firli Bahuri dkk serta BKN.
Surat tertanggal 29 Maret 2022 itu pun dibenarkan oleh Ketua Ombudsman Mokhammad Najih. Namun, Najih belum bisa memastikan apakah Jokowi sudah menerima surat itu atau belum.
"Benar ORI (Ombudsman Republik Indonesia) mengirim surat itu, namun kami belum mengetahui apakah sudah diterima atau belum," kata Najih saat dikonfirmasi, Jumat (1/4).
