Ombudsman Ungkap Praktik Preman dan Satpol PP Atur PKL di Tanah Abang
PerbesarOmbudusman menggelar investigasi atas semrawtunya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil investigasi itu diketahui adanya praktik maladministrasi Satpol PP dan oknum preman di Pasar Tanah Abang yang mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL).
Komisioner Ombdusman, Adrianus Meliala, menjelaskan pihaknya sudah melakukan investigasi sejak bulan Oktober 2017. Hasil investigasi sudah diserahkan kepada pihak terkait, seperti Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, dan Ketua Satpol PP DKI Jakarta. Namun sampai saat ini belum ada tindakan.
“Tidak ada yang mencegah, sehingga PKL sudah maju sampai di bibir jalan. Kalau tidak ada tindakan tegas, tentu ke depan bisa masuk badan jalan, bahkan sampai menutup jalan,” kata Adrianus di Kantor Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta.
“Mungkin mereka sudah menerima duit, sehingga sudah tidak indepnden, tidak berani lagi main kenceng,” lanjutnya.
PerbesarAdrianus lalu memutar video hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman di Pasar Tanah Abang. Salah satunya dialog dengan preman yang bisa mengatur PKL di Tanah Abang dan Satpol PP yang disebut Ombudsman melakukan maladministrasi.
Berikut cuplikan video dimaksud:
Menurutnya, sebagai aparat pemerintah, Satpol PP tidak patut berhubungan dengan preman dan menerima uang dari masyarakat. Preman di Pasar Tanah Abang sendiri ditengarai merupakan kelompok oknum yang sudah ada kedekatan dengan petugas. Sehingga mereka sudah mengetahui jadwal razia yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP.
“Tentu kita berpikir nggak mungkin PKL melakukan pelanggaran begitu saja. Tentu semua itu bergantung kepada aparatnya. Kalau aparatnya tegas, konsisten menjalankan aturan, tentu PKL sebenarnya akan taat,” ujar Adrianus.
Adrianus merinci, praktik itu sebenarnya bukan hanya ada di Tanah Abang, Ombudsman sudah melakukan investigasi secara langsung ke beberapa tempat lainnya. Seperti di Setiabudi, Ambasador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tebet, dan Stasiun Manggarai. Dari ke semua tempat tersebut, ada praktik yang sama seperti di Tanah Abang.
“Jadi jangan fokus ke Tanah Abang saja lalu yang lain tidak. Semua ini demi kebaikan Jakarta,” terang Adrianus.
Perbesar