Omicron Semakin Mengkhawatirkan, Sekolah Tatap Muka Harus Dievaluasi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Siswa mengikuti pelajaran mewarnai saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen hari pertama di SLB C Autis Jenjang SMA Kedungkandang, Malang, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
zoom-in-whitePerbesar
Siswa mengikuti pelajaran mewarnai saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen hari pertama di SLB C Autis Jenjang SMA Kedungkandang, Malang, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Omicron semakin naik, utamanya di Jakarta. Menyikapi itu, sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) harus dievaluasi.

“Aturan PTM 100 persen harus disesuaikan jika varian Omicron semakin merebak terutama di daerah-daerah yang saat ini sudah mulai terlihat peningkatan penyebaran varian Omicron," kata Anggota DPD RI Fahira Idris, Kamis (27/1).

Kata Fahira, sekolah tatap muka harus mendapat perhatian khusus. Selama pandemi ini, apa pun kebijakan pelonggaran yang sudah diambil, dalam perjalanan implementasinya harus disesuaikan dengan situasi pandemi.

"Jika ada potensi peningkatan kasus maka kebijakan pelonggaran apa pun termasuk PTM 100 persen harus disesuaikan. Namun, jika potensi penularan bisa dicegah dan situasi pandemi terkendali maka kebijakan pelonggaran bisa dilanjutkan dengan prokes ketat. Namun jika melihat penyebaran varian Omicron di beberapa daerah, PTM 100 persen mesti segera disesuaikan," beber dia.

Menurut Fahira, strategi menghadapi pandemi memang harus seperti teknik injak gas dan rem. Saat situasi pandemi terkendali berbagai aktivitas boleh dilonggarkan dengan protokol kesehatan ketat.

“Tentunya kita semua ingin PTM 100 persen ini bisa berkelanjutan, tetapi tentunya kita juga harus melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Di daerah-daerah yang sudah mulai terlihat terjadi peningkatan kasus, harus segera memformulasikan kebijakan pengetatan kembali, bukan hanya PTM tetapi juga aktivitas kegiatan yang lain. Sementara daerah yang kondisi pandeminya relatif terkendali, berbagai kebijakan pelonggaran harus diiringi dengan protokol kesehatan ketat,” pungkas Senator Jakarta ini.