Orang Tua Siswa SMK N 10 Medan Tuntut Sekolah Bayar Biaya Daftar SNBT & Bimbel

Siswa SMK N 10 gelar aksi demo terkait masalah PDSS pada Kamis (6/2/2025). Foto: Tri Vosa Fabiola Ginting/kumparan

Octavia Situmorang, salah satu orang tua siswa SMK N 10 Medan y meminta pihak sekolah ganti rugi. Sebab anaknya gagal masuk Perguruan Tinggi Negeri via jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Dia menduga kegagalan ini karena kelalaian sekolah dalam melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Menurutnya, sekolah harus menyampaikan permohonan maaf serta menanggung biaya daftar seleksi tertulis PTN atau Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) hingga memberikan bimbel.

“Kita mintakan tanggung jawab itu, kalau anak-anak tidak bisa ikut SNBP berarti jalur testing (SNBT). Kalau testing itu memakai uang daftar, nah bagaimana dari pihak sekolah mau tidak memberikan biaya daftar untuk ikut testing?” kata Octavia saat ditemui kumparan di lapangan SMK N 10 Medan pada Kamis (6/2).

“Kedua memberikan tambahan seperti bimbel anak-anak ini secara anak-anak ini SMK kejuruan selama ini tidak ada persiapan bimbel untuk masuk PTN,” sambungnya.

Menurut Octavia, bimbel bisa diberikan dengan menambah jam belajar siswa.

“Kalau bisa anak-anak ini diberi kesempatan bimbingan sampai hari testing mereka bisa belajar dari jam 2-5 bisa mempersiapkan diri untuk testing,” kata dia.

“Karena jalur SNBT ini ada banyak saingan siswa-siswa yang tidak eligible yang lulus. Belum lagi dari alumni sebelumnya. Persaingan semakin ketat. Mohon dibantu,” jelasnya.

Sebelumnya, seratusan siswi SMK N 10 Medan juga menggelar aksi demo sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak sekolah.

Belum ada penjelasan dari pihak soal terkait hal ini.

“Saya belum mau bicara,” kata salah satu Humas SMK N 10 Medan.

Di sisi lain, siswa kelas X dan XI juga tidak belajar karena aksi demo ini. Sebab, para siswa yang berdemo membuat situasi sekolah tidak kondusif.

“Iya jadi enggak belajar,” kata salah satu siswa bernama Dani.

Siswa SMK N 10 gelar aksi demo terkait masalah PDSS pada Kamis (6/2/2025). Foto: Tri Vosa Fabiola Ginting/kumparan

Sebelumnya aksi demo serupa juga terjadi di Mempawah (Kalimantan Barat), Karawang, Palembang, hingga Makassar.

Mereka menuntut sekolah tanggung jawab atas keterlambatan mengisi data untuk pendaftaran jalur SNBP untuk masuk perguruan tinggi negeri. Batas akhir itu mengisi data adalah 31 Januari 2025.

Daftar sekolah yang tersebut masih difasilitasi untuk dibantu finalisasi dengan cara mengirimkan dokumen pernyataan surat kuasa kepada Panitia SNPMB. Namun batas akhirnya juga sudah lewat yakni 5 Februari 2025.