Organisasi Desa Demo DPR Tuntut Revisi UU Desa: Perpanjang Jabatan Kades 9 Tahun

Sejumlah organisasi desa menggelar aksi di DPR RI. Dok Agaton/kumparan

Sebanyak enam organisasi desa menggelar aksi di DPR RI. Mereka menuntut pengesahan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Sidang Paripurna Penutup DPR 2023 pada 5 Desember mendatang.

Organisasi desa tersebut terdiri atas DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), DPP Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI), dan Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara).

Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, pengesahan Revisi UU Desa pada 5 Desember mendatang merupakan harga mati. Salah satu poin desakan dalam revisi UU itu ialah perpanjangan masa jabatan kades yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

"UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Desa harus direvisi, termasuk adalah perpanjangan kepala desa dan berlaku efektif ketika disahkan karena beliau-beliau ini adalah pejuang desa," ujar Surtawijaya di depan gedung DPR RI, Kamis (23/11).

Sejumlah organisasi desa menggelar aksi di DPR RI. Dok Agaton/kumparan

Menurut Surtawijaya, massa aksi mengultimatum apabila tuntutan tak dipenuhi, mereka bakal melakukan dua hal. Pertama, melakukan aksi demonstrasi lebih besar seraya tidak menjalankan tugas perbantuan dalam Pemilu 2024 di desa.

"Kedua, kami sepakat tidak ada pelayanan di desa (jika) sampai tanggal 5 Desember tidak jelas (revisi UU Desa disahkan)," tegas Surtawijaya.

Surtawijaya berharap Ketua DPR Puan Maharani bakal meneken pengesahan Revisi UU Desa. Jika hal itu dilakukan, kata Surtawijaya, para kades bakal memasang spanduk ucapan terima kasih kepada Puan di desa-desa.

"Ini massa ada 20 ribu, ada massa di GBK belum kemari, mungkin bisa 50 ribu. Aksi sampai benar-benar diterima sampai jam 12.00 WIB, kalau enggak diterima kalau perlu kita pasang tenda di sini," tutupnya.