Ortu Murid Demo di Depan Balai Kota DKI, Protes Sistem PPDB Untuk SMP

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) yang beranggotakan orang tua murid di DKI Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa memprotes sistem seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).

Mereka memprotes mengapa sistem PPDB bersama hanya berlaku di jenjang SMA saja. Orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri terpaksa masuk ke SMP swasta tanpa bantuan pemerintah.

“Tetapi, PPDB bersama itu hanya sebuah janji-janji itu yang kalau dilihat, hanya mampu menampung 4 persen dari total kebutuhan 170 ribu anak DKI Jakarta yang enggak diterima. Hanya mampu menampung 4 persen jadi sangat kecil sekali,” kata Perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga sempat melakukan mediasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mediasi yang dilakukan juga tidak hanya sekali.

“Jadi kita ingin ketemu dengan Gubernur, jadi kita ingin stay di sini sampai kita diterima gubernur, karena kita sudah dengan dinas sudah mentok, nggak pernah didengar suara kita jadi karena salah satu tanggung jawab besar di Gubernur, jadi kita suarakan ke Gubernur,” kata Irwan Adlrin, perwakilan lainnya.

Protes kali ini tidak hanya disuarakan oleh para orang tua murid yang anaknya tidak lolos sistem PPDB, Ubaid contohnya, ia datang sebagai bentuk solidaritas membela hak orang tua lain yang anaknya tidak lolos.

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

“Anak saya ini sebenernya enggak bermasalah, cuma justru kami punya solidaritas ke sekian orang tua dan anak-anak yang bermasalah,” tutur Ubaid.

Kopaja juga mengkritisi APBD DKI Jakarta yang disalurkan untuk biaya pendidikan. Kopaja menyebut 17 persen dari APBD DKI Jakarta setiap tahunnya disalurkan untuk pendidikan, namun mereka tidak merasakan dampaknya.

Jika merujuk pada perhitungan tersebut, APBD DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp 83,7 triliun. Maka ada sekitar Rp 14 triliun yang harusnya dialokasikan hanya untuk pendidikan.

“Tapi kita nggak pernah tahu kan berapa belanja-belanja yang lain? karena tadi karena tidak ada transparansi dari mereka,” pungkas Ubaid.