Otorita IKN Kebut Pembangunan Gedung DPR hingga MA, Target Selesai 2028

Penampakan gedung pemerintah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Foto: Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan untuk mewujudkan ibu kota baru. Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan salah satu fokus Otorita IKN saat ini adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai pada 2028.

Infrastruktur legislatif meliputi gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya.

"Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan," kata Troy lewat keterangannya, Selasa (17/12).

Penampakan gedung pemerintah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Foto: Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat pencapaian yang luar biasa. Dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan, total investasi mencapai Rp 58,4 triliun.

Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.

Penampakan gedung pemerintah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Foto: Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerja sama PLN dan Sembcorp Singapore.

Dengan semangat kolaborasi dan optimisme, Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.