OTT Auditor BPK Buka Mitos Jual Beli Status WTP

Gedung BPK (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

KPK berhasil menangkap 2 auditor BPK yang diduga menerima suap kongkalikong pemberian status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada audit keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penangkapan terhadap dua auditor BPK ini akhirnya mengonfirmasi isu liar soal adanya jual beli status WTP di BPK.

“Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah olah terpecahkan. Penangkapan oleh KPK ini harus dijadikan momentum reformasi total BPK,” kata Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi, Sabtu (27/5).

Integritas para auditor BPK kini dipertanyakan. Karena nyatanya, dengan uang suap yang tak seberapa, status WTP bisa disandang sebuah kementerian. Oleh karena itu, BPK harus instropeksi diri.

“Reformasi total BPK ada dalam dua hal. Pertama reformasi internal, dengan memperbaiki sistem integritas internal auditor. Dan kedua, rombak pimpinan BPK, jangan dari partai politik,” tegas Apung.

Baca juga: KPK Tentukan Status 2 Auditor BPK dan Irjen Kemendes Sore Ini

Baca juga: OTT KPK terhadap BPK Diduga Terkait Status WTP Kementerian Desa

BPK yang juga memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi justru juga tersangkut kasus korupsi. Maka wajar bila masyarakat meragukan hasil audit yang dilakukan BPK.

“Bagaimana kita akan bersih dari korupsi, kalau auditornya yang menentukan kerugian negara justru malah korupsi juga,” tutur Apung.

Pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Jumast (25/5), KPK menangkap 7 orang. Ketujuh orang itu adalah Rochmadi Saptogiri, pejabat eselon 1 Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK; dan Ali Sadli, Kepala Auditorat III BPK. Selain itu, ada juga Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sugito. Empat orang lain yang ditangkap berinisial Y, G, J, F.