Pacul soal Instruksi Megawati di Surat Gubernur Bali: Perintah itu Dilaksanakan

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Pacul. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto, merespons instruksi Ketum Megawati Soekarnoputri kepada Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menggelar rapat membahas perilaku meresahkan wisatawan asing di Bali. Menurut Pacul--sapaan Bambang--arahan Megawati sebagai ketua umum partai memang harus dilaksanakan.

"Kalau sudah perintah Bu Ketum dan ada perintahnya, dan itu dilaksanakan. Wong tanpa perintah Bu Ketum itu, Koster Ketua DPD kok. Dia bisa ngumpulin kok sama kader-kader PDIP di Bali," kata Pacul di Gedung DPR, Senayan, Rabu (31/5).

Menurut Koster, instruksi Megawati kepada Koster itu adalah instruksi Ketua Umum Partai dan Ketua DPD. Ia juga yakin wali kota dan bupati yang diundang berasal dari PDIP.

Dari 9 kabupaten/kota di Bali, hanya Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, saja yang bukan merupakan kader PDIP. Ia adalah kader Partai Demokrat, sedangkan wakilnya, I Gede Ngurah Patriana Krisna, adalah kader Partai Golkar.

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Era Baru yang dihadiri Walikota/Bupati se- Bali di Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

"Ah kalau Bu Mega terhadap Pak Koster itu kan karena beliau (Megawati) Ketum dan dia (Koster) Ketua DPD. Gitu loh. Jadi hirarkinya agak beda. Saya kira bupati yang diundang juga bupati PDIP. Kalau bukan PDIP pasti enggak [datang] lah," ucapnya.

Pacul menjelaskan, tanpa ada arahan dari Megawati pun Koster juga pasti akan mengundang wali kota dan bupati di Bali yang berasal dari PDIP. Namun ia tak bisa mengundang bupati atau kepala daerah yang berasal dari partai lainnya.

"Kalau Bambang Pacul di Jawa Tengah sana yang Bupati misalnya Golkar kan mana bisa saya undang. Gitu lho Itu kan kader partai lain. Tapi kalau bupati bupati PDI pokoknya saya mengundang dia dong. Saya ketua DPD sana. Gitu lho," kata dia.

Surat Gubernur Bali. Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Koster mengakui adanya instruksi Megawati untuk mengadakan rapat membahas ulah WNA di Bali. Hal ini tertuang dalam surat Gubernur Bali B.00.005/22300/SEKRET.

"Ya benar," kata Koster saat dihubungi, Selasa (30/5).

Menurut Koster, Megawati turun tangan lantaran peduli terhadap masa depan pariwisata Bali.

"Karena beliau sangat serius perhatian terhadap kepariwisataan Bali. Tapi surat ini tidak boleh beredar," katanya.