Pakai Metode Ketinggalan Zaman, Malaysia Salah Ukur Tingkat Kemiskinan

Ilustrasi kemiskinan di Malaysia. Foto: REUTERS/Olivia Harris

Peneliti PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Kemiskinan, Philip Alston, membantah pernyataan Pemerintah Malaysia terkait pengentasan kemiskinan. Otoritas Negeri Jiran belum lama ini mengklaim telah berhasil memeberantas kemiskinan.

Alston menegaskan, laporan yang ditampilkan Pemerintah Malaysia, sangat tidak akurat serta tak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Sebelumnya, Malaysia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di negara itu turun dari 49% pada 1970 menjadi hanya 0,4 % pada 2016.

"Angka resmi dari pemerintah (Malaysia) akan menjadikannya juara dunia dalam menghilangkan kemiskinan, tapi saya pikir cukup jelas bahwa bukan itu masalahnya,"sebut Alston, seperti dilansir Reuters, Jumat (23/8).

Alston mengatakan perhitungan yang dilakukan Pemerintah Malaysia untuk menentukan tingkat kemiskinan sudah ketinggalan zaman.

Menara kembar Petronas di Kuala Lumpur. Foto: Wendiyanto/ kumparan

Mereka menggunakan garis kemiskinan --tingkat pendapatan minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi-- yang sama sejak beberapa dekade. Padahal biaya hidup tiap tahunnya semakin tinggi.

Ia menganggap garis kemiskinan nasional yang ditentukan Malaysia tidak masuk akal, yakni setiap rumah hanya memerlukan 980 ringgit atau sekitar Rp 3,3 juta perbulannya.

"Itu tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mengerikan," ujar Alston.

Ilustrasi jalan tol di Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: AFP/JIMIN LAI

Analisis yang dilakukan oleh kelompok independen menunjukkan Malaysia memiliki angka kemiskinan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan yang sebenarnya adalah sekitar 15%.

Menurut Alston, kesalahan dalam menghitung tingkat kemiskinan menyebabkan ketidakefetifkan dari kebijakan pemerintah.

Dia mendesak Malaysia untuk meninjau kembali metodenya untuk mengukur kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan yang berkembang serta memasukan kelompok-kelompok rentan seperti keluarga yang tidak memiliki kewarganegaraan, pekerja imigran, dan pengungsi.

"Hanya dengan begitu Malaysia dapat mulai merancang kebijakan yang secara sistematis dapat memenuhi kebutuhan mereka," ujar Alston.