Pakar UGM Ingatkan Prabowo agar Waspadai Efek Efisiensi Anggaran

Pakar politik UGM Mada Sukmajati di acara Pojok Bulaksumur "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari. Saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wapres, keduanya menyerahkan dokumen berjudul 'Visi dan 8 Misi Asta Cita Prabowo-Gibran' ke KPU RI.

Kinerja keduanya menjadi perhatian Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam acara Pojok Bulaksumur "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" di Selasar Tengah Gedung Pusat UGM, Jumat (7/2).

Pakar politik hingga pakar ekonomi turut memberikan penilaiannya terhadap Prabowo-Gibran.

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Permana, misalnya soroti pembatasan anggaran. Prabowo diminta mewaspadai efek pembatasan anggaran.

"Dan dari mana? Kita lihat pembiaran-pembiaran tata kelola mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, dan sebagainya itu kan barang yang besar-besar, itu kan tidak kemudian dikelola dengan baik. Termasuk dengan gas juga," kata Yudistira.

Prabowo diminta untuk memperbaiki tata kelola negara yang saat ini perlu perbaikan. Bila tidak segera diperbaiki, anggaran akan tergerus.

"BPJS rugi ditambal. Akhirnya kemudian menjadi sekarang. Ini nih sudah hal yang terprediksi utamanya pada saat Covid-19 tahun 2021, sebelum-sebelumnya sudah seperti itu pembangunan infrastruktur masif."

"Tapi arah kemudian untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik, terhantam Covid-19, kehantam krisis energi Rusia-Ukraina karena perang, dan kemudian luberan-luberan geopolitik yang lain," katanya.

"Asta Cita itu menurut saya terlalu abstrak," kata Dosen Fisipol UGM Mada Sukmajati.

Soroti Asta Cita

Sementara itu Pakar politik UGM itu mengatakan dalam Asta Cita terdapat delapan progam yang menurutnya seharusnya menjadi fokus Prabowo-Gibran selama 100 hari kerja maupun enam bulan pertama hingga setahun.

"Kita cek satu-satu. Yang pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu," katanya.

"Tapi, menurut saya desain makan bergizi gratis ini menurut saya enggak jelas. Jadi, ada baiknya kalau sebenarnya ini istilahnya itu delapan program hasil terbaik cepat ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya," kata dia.

Mada menyebut program makan bergizi gratis (MBG) ini tidak salah tetapi desainnya harus mantap karena pemangkasan anggaran tidak akan menjamin sepenuhnya dari program ini. Apalagi kalau tidak partisipatif dan mengembangkan ekonomi lokal kaitannya dengan produksi UMKM.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sampai 100 hari kerja Prabowo ini, desain MBG belum matang. Jangankan implementasi, rencananya saja itu tidak pernah disampaikan oleh pemerintah.

Program kedua yaitu pemeriksaan gratis, menurunkan kasus TBC, hingga membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten juga belum kelihatan menurut Mada.

Kemudian program ketiga yaitu program mencetak dan meningkatkan program produktivitas dalam pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional memang sudah berjalan dengan pengiriman traktor ke Papua. Namun desainnya dinilai belum jelas.

"Prosesnya partisipatif atau enggak, membuka lahan itu dan seterusnya, dan sebagainya. Itu juga agak jelas dan yang kemudian kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," bebernya.

Selanjutnya program keempat membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direhabilitasi juga masih sekadar wacana.

Kemudian melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan langsung.

Tapi menurut saya, deflasi, menurunnya daya beli dan seterusnya di 100 hari pertama itu sebenarnya menunjukkan situasi yang ada di 100 hari pertama pemerintahannya sekarang ini," bebernya.

Program keenam, kenaikan gaji ASN. Terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. "Tukinnya mau ke mana ini. Dan ini juga isunya enggak tahu ada THR enggak," bebernya.

Program ketujuh melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, rumah murah, juga belum kelihatan menurut Mada.

Terakhir, mendirikan badan penerima negara dan meningkatkan rasio penerima negara. Terutama terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Ini harus kelihatan, di 100 hari pertama praktis 8 persen itu masih sangat terasa ambisius," katanya.