PAN Apresiasi Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar: Vaksin Hak Semua Orang
·waktu baca 2 menit

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Presiden Jokowi karena membatalkan vaksinasi corona berbayar. Menurut dia, keputusan ini menunjukkan bahwa saran dan masukan rakyat didengar oleh Jokowi.
"Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat,” kata Saleh Daulay dalam pernyataannya dikutip kumparan, Minggu (18/7).
Sebelumnya, Kemenkes mengeluarkan Permenkes No.19 Tahun 2021 satu yang menetapkan program vaksinasi COVID-19 berbayar bagi individu melalui vaksin gotong royong. Namun, keputusan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak adil dan membebani masyarakat.
Namun, Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa vaksinasi corona berbayar individu yang rencananya diselenggarakan oleh Kimia Farma dibatalkan. Hal ini disampaikan oleh Seskab Pramono Anung pada Jumat (16/7).
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN DPR ini meminta Kemenkes segera merevisi PMK 19/2021 agar program vaksinasi Gotong Royong bisa dilanjutkan dengan aturan sebelumnya. Langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah mengubah PMK ini sesuai dengan arahan Presiden.
“Jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka PMK-nya harus segera direvisi. Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Kalau masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan,” papar Saleh.
"Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target,” imbuh Ketua DPP PAN ini.
Selain itu, Saleh menekankan percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera ditingkatkan. Sebab, menurut data WHO, baru 25,8 persen warga Indonesia yang telah divaksin dosis pertama secara global.
Padahal, varian-varian baru COVID-19 semakin berkembang.
"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah,” tutur Saleh.
Di sisi lain, Saleh menambahkan, berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam percepatan vaksinasi harus diapresiasi. Termasuk, tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam.
“Tidak lupa, juga kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat,” tandas dia.
