PAN: Demokrasi Gotong Royong, Faktanya Hanya Kabinet yang Terlibat

Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Joko Widodo menyampaikan tidak ada oposisi di Indonesia. Menurutnya, yang ada di Indonesia adalah demokrasi gotong royong, yang bahu membahu membangun bangsa.

Namun, definisi demokrasi gotong royong bagi Partai Amanat Nasional (PAN) harus diperjelas. Sebab, definisi dan pengertian demokrasi gotong royong dapat mempengaruhi persepsi serta implementasinya di masyarakat.

"Sepintas, demokrasi gotong royong itu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Faktanya, hanya pihak yang masuk dalam kabinet dan pemerintahan yang terlibat secara langsung," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada kumparan, Kamis (24/10) malam.

Saleh Daulay. Foto: Dok. Saleh Daulay

Menurut Saleh, ungkapan demokrasi gotong royong juga dipertanyakan dalam pernyataan Jokowi, yang menyebut tidak ada visi-misi menteri, melainkan hanya visi-misi presiden. Karena bisa mengartikan pimpinan parpol maupun kadernya yang menjadi menteri tidak dapat berbagi program.

"Berarti yang digotongroyongkan itu hanya pemikiran dan gagasan milik presiden dan wakil presiden saja. Sementara, pemikiran dan gagasan pihak lainnya tidak bisa masuk. Apakah seperti itu pengertian gotong royong yang dimaksud?” tanya Saleh.

Di sisi lain, ia mengkritik demokrasi gotong royong jika dihubungkan dengan partai-partai di luar pemerintahan, seperti PAN, PKS, dan Demokrat.

Sebab, partai-partai oposisi ini dianggapnya tidak perlu bertanggung jawab untuk merealisasikan visi-misi presiden dan wakil presiden. Sehingga, tidak muncullah demokrasi gotong royong, seperti yang diungkapkan Jokowi.

"Bahkan sebaliknya, partai-partai tersebut lebih difungsikan sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengkritisi jalannya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah," tuturnya.

Meski begitu, ia menegaskan PAN siap berdialog dengan pihak mana pun, termasuk pemerintah, jika ke depannya ingin bersama membangun bangsa. Namun, tidak bagi mencoba menghilangkan oposisi di pemerintahan.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

“Kalau PAN selalu siap berdialog dengan pihak mana pun. Apalagi topiknya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang berkeadilan. Kalau diskusinya hanya soal oposisi, itu terlalu simplistis. Persoalan bangsa kita masih banyak yang lainnya," tutupnya.

Presiden Jokowi sebelumnya berharap semua pihak bergotong royong membangun bangsa Indonesia. Ia tak ingin ada oposisi.

Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya dua tokoh Gerindra ke kabinet pemerintahannya, yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Kita ini pengin membangun demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada oposisi seperti negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong," ungkap Jokowi.