Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Cuma Diisi Gerindra: Harus yang Melekat
31 Mei 2024 19:50 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengaku tidak ada masalah dengan komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang seluruhnya diisi oleh kader Partai Gerindra.
ADVERTISEMENT
Drajad menuturkan, tim tersebut memang harusnya orang-orang yang melekat dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi tidak ada masalah sama sekali [Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran] Memang yang mengurusi seperti ini harus mereka yang 'melekat' dengan presiden terpilih," kata Drajad saat dihubungi, Jumat (13/5).
Drajad menjelaskan tim tersebut memang hanya diisi oleh tokoh-tokoh yang setiap hari intensif berinteraksi dengan Prabowo.
"Mas Pras [Prasetyo Hadi] dan Mas Sugiono itu dulu ajudan pak Prabowo. Mas Tommy [Djiwandono] dan Mas Budi [Djiwandono] itu keponakan beliau. Mas Tommy juga Bendum Gerindra dan seorang pimpinan perusahaan yang profesional. Mas Budi di DPR. Bang Dasco dan Mas Muzani saya rasa semuanya sudah hapal betul," terang dia.
Prabowo-Gibran kini punya tim baru, namanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Tim ini dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Tim langsung bekerja dengan menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Mei 2024. Dasco bertemu langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.
ADVERTISEMENT
Dalam kunjungannya, Dasco ditemani oleh Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.
"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober," kata Muzani di kantor Kemenkeu, Jumat, (31/5).