Panas Dingin Hubungan PKB dan PBNU: dari Pemilu Berujung 'Pansus'

Ilustrasi PKB Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Panas dingin hubungan PKB dan PBNU tak hanya terjadi baru-baru ini karena rencana pembentukan Pansus. Sebelum Pilpres 2024 berjalan, riak-riak keretakan sudah terlihat.

Pada September 2023, salah satu yang diteriakkan PBNU saat itu adalah PKB tak boleh bawa-bawa NU ketika berpolitik. Kala itu Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah resmi didapuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan seluruh pengurus PBNU tak boleh mengatasnamakan lembaga bila ingin menunjukkan dukungan politik.

Ia memberikan contoh, meski ia merupakan salah satu pendiri PKB, namun ia tak bisa menyeret PBNU untuk ikut.

"Saya sendiri misalnya, saya ini termasuk pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di PBNU waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraan dengan sejumlah kiai," jelas Yahya dalam konferensi persnya, Jumat (15/9/2023).

Saat itu, menurut Yahya, pembicaraan awal soal PKB bahkan dilakukan di rumahnya di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah bagian dari tim yang menyiapkan berbagai dokumen dan menyerahkannya ke PBNU agar digunakan untuk mendirikan partai.

"Saya enggak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketum PBNU saya tidak boleh menyeret NU dalam PKB, partai lain, untuk dukung calon ini itu, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi," tegasnya.

Ia menyebut, saat ini hubungan antara PBNU dengan PKB maupun partai lain sama saja. Tak ada hubungan yang spesial meski PKB lahir dari PBNU.

"Hubungan dengan PKB memang tidak erat. Sama tidak eratnya PBNU dengan partai lain karena semuanya ini kita anggap sama," kata Gus Yahya.

Ketum PBNU Gus Yahya dalam acara Halaqah Fikih Peradaban di Ponpes Lirboyo, Kediri, Kamis (28/12/2024). Foto: TVNU

Di sisi lain Cak Imin pun menegaskan, PBNU harus fokus menjalankan tugasnya untuk mengurusi umat dan berdakwah mensyiarkan ajaran NU. Politik, kata Cak Imin, biar urusan PKB.

"PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat, biar PKB saja," kata Cak Imin ala kutipan Dilan.

"Saya kasih tahu, politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung," lanjut Cak Imin.

Pilpres dan Hormati Hasilnya

Berjalannya waktu, perang urat syaraf kembali terjadi usai hasil quick qount Pemilu 2024 keluar. Saat itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak PKB untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan NU.

Saat itu Cak Imin dan PKB merasa hasil Pilpres 2024 bukanlah berdasarkan quick count. Melainkan berdasarkan rekapitulasi KPU.

Memang, pada Februari 2024, sejumlah lembaga survei sudah mengumumkan Prabowo-Gibran menang 1 putaran, artinya Anies-Cak Imin kalah.

“Kembalilah ke jalan yang benar yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (18/2/2024).

Gus Ipul mengatakan, sebagai partai yang selama ini mengeklaim partainya warga NU, PKB sudah selayaknya segera kembali bersama NU dengan bisa menerima apa pun hasil pemilu.

“PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana,” ucapnya.

Gus Ipul menuturkan, PKB bukan pertama kali mengikuti kontestasi pemilu, sehingga, menurutnya, PKB tahu persis bahwa quick count sangat akurat. Apalagi, lanjutnya, mayoritas lembaga tidak ada satu pun yang berbeda tentang persentase quick count.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul usai menghadiri acara Jawa Timur Bershalawat di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12/2023). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Jika memang ada masalah, saran Gus Ipul, silakan dilaporkan agar diproses. Namun, ia mengingatkan agar PKB harus ikut menjaga kesejukan proses demokrasi. Pemilu sudah usai sehingga tidak perlu lagi berlarut-larut mempermasalahkan prosesnya.

Hasil Pemilu 2024 keluar, Cak Imin dan kubu 01 tetap menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena menilai ada kecurangan. Namun ketika sudah keluar hasilnya dan gugatan ditolak, tensi menurun lagi.

Panas Lagi karena Pansus

Belakangan tensi memanas lagi. Awalnya saat peringatan Harlah ke-26 PKB pekan lalu, KH Imam Jazuli sebagai pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon mengungkap pesan penting soal hubungan PKB dan NU.

Ia mengatakan, PKB dan NU sama-sama datang dari kalangan santri, namun dirinya heran, bahwa keduanya malah tidak akur.

“PKB dan NU harusnya bersama-sama, tapi malah kadang menjengkelkan,” ujar Imam.

Kendati demikian, menurutnya hal itu tidak apa-apa, karena PKB hanya perlu memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU.

“Struktural bisa dibuat oleh siapa saja, yang terpenting adalah bagaimana kultural NU tetap bersama-sama untuk memastikan kemenangan politik Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” sambung dia.

Imam Jazuli juga menyindir seseorang. Tak disebutkan siapa dia.

“Makanya saya heran, ada orang ngaku Ahlusunnah Wal Jamaah, tapi kerjanya cawe-cawe ngerepoti PKB,” katanya.

Menurutnya, seseorang yang dimaksud seharusnya mengurus dan membantu PKB. “Paling tidak, kalau tidak bisa membantu, ya jangan ganjel-ganjel PKB gitu,” tutupnya.

Beberapa hari kemudian muncul wacana Pansus. Bahkan PBNU sempat melancarkan serangan-serangan.

Katanya, tujuan pembuatan Pansus adalah mengembalikan PKB ke khittahnya.

Gus Ipul mengatakan saat ini, elite PKB dinilai banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam rilis yang diterima kumparan, Jumat (26/7).

Menurutnya, PKB didirikan oleh struktur NU dalam hal ini PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Sehingga tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Bahkan kemudian dalam konferensi pers, Gus Yahya 'menyerang' PKB dengan menyebut jangan-jangan Pansus Angket Haji yang saat ini bergulir di DPR ada motif pribadi. Yakni serangan politik ke adiknya yang saat ini menjadi Menag Gus Yaqut Cholil Qoumas.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya," kata Gus Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Ketua umum PBNU Gus Yahya dan sekjen PBNU Gus Ipul di Pleno PBNU 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu (28/7/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Pansus Angket Haji ini disepakati dibentuk pada rapat paripurna DPR RI awal Juli. Namun karena dibentuk di ujung masa sidang, pansus haji ini harus bekerja di masa reses.

Pansus Angket Haji ini beranggotakan 9 fraksi yang berada di DPR RI, tidak hanya oleh PKB. Adapun total anggotanya adalah 30 orang.

Meski begitu, karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI di masa reses, hingga saat ini pansus angket haji belum juga melaksanakan rapat. Bahkan, ketua pansus angket haji juga belum dipilih.

Soal pernyataan Gus Yahya ini, Cak Imin sudah membantah.

“(Pansus Angket Haji) fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tulis Cak Imin dikutip, Senin (29/7).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024) Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji 2024 ini justru terbentuk karena selama ini Kemenag terkesan menutupi data yang seharusnya dibuka ke publik.

Salah satunya, alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang terindikasi menyalahi aturan.

“Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulisnya.