Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.2
Grup WhatsApp para kepala daerah PDIP berbunyi nyaring Kamis malam (20/2). Mereka mengobrol setelah menerima surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berisi pesan untuk menunda perjalanan ke Magelang. Padahal, retret kepala daerah se-Indonesia di Akmil Magelang akan dimulai keesokannya, Jumat (21/2).
Surat instruksi Megawati itu turun tak lama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Hasto menjadi tersangka karena diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku, caleg PDIP di daerah pemilihan Sumatera Selatan, lolos ke DPR menggantikan Nazaruddin Kiemas (adik ipar Megawati) yang meninggal.
Hasto juga diduga merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang kini buron. Tak disangka perintah penahanannya turun kala para kepala daerah terpilih, termasuk yang berasal dari PDIP, sedang bersiap mengikuti retret.
Menurut sumber, batin Megawati bergejolak menghadapi penahanan Hasto. Selama ini, Hasto adalah tangan kanan Mega. Politikus asal Yogyakarta itu jadi orang terdekat Megawati sejak menjabat sebagai Sekjen PDIP pada 2014.
Instruksi mendadak Megawati untuk menunda keberangkatan ke retret Magelang mengejutkan para kepala daerah dari PDIP. Terlebih, banyak yang sudah menyiapkan perlengkapan dan tinggal berangkat. Ada pula yang sudah di tengah jalan dan hampir tiba di Magelang.
Mereka yang menuju Magelang dengan pesawat telah menenteng koper dan memegang tiket pesawat. Akhirnya, para kepala daerah dari PDIP itu memutuskan standby dulu sambil menunggu arahan Megawati selanjutnya.
Sebagian berada di Jakarta, dan sebagian lagi berkumpul di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Yogyakarta yang hanya sejam perjalanan menuju Magelang.
Megawati disebut marah dengan penahanan Hasto yang ia anggap bersifat politis. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy berpendapat, penahanan Hasto adalah bagian dari operasi politik untuk “mengawut-awut” partainya menjelang Kongres PDIP April mendatang.
Ronny menilai, tak ada urgensi menahan Hasto karena ia selalu kooperatif dan mengikuti proses praperadilan.
“PDIP menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” ujar Ronny.
Megawati sejak lama mencurigai kasus Hasto akan dijadikan alat politik untuk melemahkan PDIP. Dia menuding KPK hanya menyasar Hasto.
“Lah, KPK mosok enggak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek, hanya Pak Hasto iku wae,” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDIP, Januari 2025.
Kasus hukum yang membayangi Hasto disebut jadi salah satu alasan Megawati membuka komunikasi dengan Presiden Prabowo, baik secara langsung maupun melalui para utusan.
CEO Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Prabowo tak turut andil dalam kasus Hasto. Dia justru menduga kuasa Jokowi masih membayangi KPK karena komposisi pimpinan lembaga antirasuah itu untuk periode 2024–2029 ditentukan sebelum Jokowi lengser dan tidak diubah oleh Prabowo.
“Prabowo yang jadi pemadam kebakarannya sekarang,” kata Pangi.
Sehari setelah surat instruksi dikeluarkan, Jumat (21/2), Megawati memanggil jajaran pengurus DPP PDIP ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pemanggilan ini berlanjut hingga Minggu sore (23/2).
Pramono Anung, Gubernur Jakarta usungan PDIP yang juga Seskab periode Jokowi dan Sekjen PDIP 2005–2010, dipanggil pada Jumat siang. Begitu pula Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto. Ketiganya dipanggil secara terpisah.
Dalam pertemuan itu, Pramono disebut mencari penjelasan kepada Megawati terkait instruksi menunda perjalanan ke Magelang. Ia juga meminta kelonggaran kepada sang Ketua Umum ihwal titah tersebut.
kumparan menghubungi Pramono untuk mengonfirmasi hal itu, dan Pram hanya membalas singkat “terima kasih” tanpa penjelasan lebih lanjut.
Sementara Said Abdullah mengatakan mendapat tugas partai. Namun, Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR itu pun tak menjawab ketika ditanya lebih lanjut soal tugas apa yang persisnya diberikan Megawati kepadanya.
Bersiaga di Sekitar Akmil
Sabtu siang (22/2), Pramono Anung tiba di Bandara Internasional Yogyakarta untuk berkumpul dengan 55 kepala daerah PDIP lain di sebuah kafe yang tak jauh dari Akmil Magelang. Suasana di kafe tersebut cukup rileks meski nasib puluhan kepala daerah asal PDIP yang hendak ikut retret itu masih menggantung.
Di sana, selain Pramono, tampak antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (anak Pramono), dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Staf Ahli Kemendagri Irjen Herry Heryawan ikut hadir di kafe tersebut. Herry sebelumnya mendapat pesan dari Wamendagri Bima Arya bahwa Pramono sebagai perwakilan kepala daerah dari PDIP ingin sesegera mungkin bergabung mengikuti retret yang berlangsung seminggu sampai 28 Februari.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, Pramono ditugasi Megawati untuk menjembatani nasib kepala daerah PDIP dengan berdiskusi intens bersama pemerintah dan penyelenggara soal keikutsertaan mereka di retret.
Peran sentral Pramono dibenarkan Masinton. Menurutnya, Pram ke Magelang membawa pesan dari Megawati untuk disampaikan kepada seluruh kepala daerah PDIP, meminta mereka bersiap ikut retret.
Pram menyatakan, kepala-kepala daerah dari PDIP sudah siap ikut retret dan standby di sekitar Akmil.
“Insyaallah dalam satu atau dua hari bisa bergabung. Ini sudah dikomunikasikan dengan Ibu Ketua Umum dan pemerintah,” kata Masinton akhir pekan kemarin.
Ketika itu, beberapa kepala daerah PDIP pun sudah ada yang mengenakan seragam peserta retret, yakni baju dinas Satpol PP. Koper-koper mereka bahkan sudah ditaruh di Akmil untuk menunjukkan niat mereka menyusul ikut retret.
Esoknya, Minggu malam (23/3), Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 17 kepala daerah PDIP sudah masuk ke Akmil. Mereka antara lain Bupati Kediri Hanindhito Himawan, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’anah, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
“Silakan bergabung kemudian segera menyesuaikan diri. Berkenalan sama teman-teman yang lain,” kata Tito.
Kepala daerah PDIP lainnya, menurut Tito, direncanakan bergabung keesokannya, Senin siang (24/2). Benar saja, Senin sekitar pukul 13.30 WIB, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo sudah terlihat di Akmil.
Namun, Gubernur Bali I Wayan Koster tak jadi masuk Akmil meski sudah di Magelang. Ia akhirnya diwakili oleh Sekda Bali. Meski belum diketahui alasan Koster batal ikut retret, Kemendagri mengizinkan kepala daerah yang berhalangan untuk mewakilkan kehadirannya kepada wakil atau sekdanya.
Di Akmil, Pram mengatakan bahwa kedatangan para kepala daerah PDIP ke tempat itu sudah dikomunikasikan dengan DPP.
“Saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP Partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” kata Pramono.
Tak Semua Ikuti Instruksi Megawati
Tak semua kepala daerah PDIP mengindahkan instruksi Megawati untuk menunda perjalanan ke Magelang. Sebagian dari mereka tetap mengikuti retret sejak pembukaan di hari pertama, Jumat siang.
Mereka antara lain Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Malang M. Sanusi, Bupati Grobogan Setyo Hadi, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Paramitha mengetahui instruksi Megawati, tapi tetap berangkat sesuai jadwal. Bupati muda berusia 33 tahun yang duduk di DPR periode 2019–2024 itu mengatakan, “Demi kepentingan masyarakat.”
Mendagri Tito mengatakan, ada 51 kader PDIP yang masuk retret sejak hari pertama.
Terkait kepala daerah PDIP yang mengabaikan instruksi Megawati, menurut Masinton, itu menjadi kewenangan DPP.
Retret kepala daerah yang menelan anggaran Rp 13 miliar itu dilaksanakan Kemendagri untuk sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga penting diikuti untuk masa depan seluruh daerah lima tahun ke depan.
Mendagri mengatakan, partai merupakan kendaraan politik semata bagi kepala daerah, namun ujungnya tetap rakyat yang memilih kepala daerah.
“Nah, kepentingan daerah lebih penting. Dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing [daerah]. Jadi kalau tidak ambil bagian [ikut retret], ya rugi sendiri,” ujar Tito.
Kepala-kepala daerah dari PDIP mengatakan, sebetulnya ketika Megawati memberikan pembekalan kepada 159 kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah, ia sudah berpesan kepada mereka agar tidak mengabaikan arahan Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.
Uji Loyalitas Jelang Kongres?
Penundaan ikut retret juga diduga menjadi cara Megawati menguji soliditas dan loyalitas kader di tengah riak yang dihadapi PDIP, apalagi usai kehilangan sekjennya di tengah persiapan Kongres VI.
Megawati disebut mengendus adanya pihak yang ingin mengganggu soliditas kader. Padahal pelaksanaan kongres perlu dijaga dari gangguan pihak luar karena akan memutuskan hal-hal strategis seperti sikap politik PDIP lima tahun mendatang dan pemilihan Ketua Umum periode 2025–2030.
“Di satu sisi, ini memang menguji loyalitas, kepatuhan pada partai. Mana kader yang patuh, mana yang dablek/bandel,” kata pengamat politik Voxpol, Pangi Chaniago.
Megawati pernah menyinggung istilah Italia, vivere pericoloso, yang artinya hidup menyerempet bahaya untuk menggambarkan masa-masa sulit menuju Kongres. Namun, dia mengatakan PDIP telah terbiasa melewati sejumlah ujian sejak Orde Baru.
Mega menyebut pihak yang berusaha menggembosi soliditas partai berniat untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua Umum dan membawa PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Megawati menjabat sebagai Ketua Umum PDIP sejak 1993.
Di sisi lain, analis komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko mengkritisi instruksi Megawati yang ia nilai salah kaprah dan berlebihan.
Ia mengatakan, ketika seorang kader partai sudah dilantik menjadi kepala daerah atau pejabat publik, maka ia harus mengedepankan rakyat di atas segalanya.
“Loyalitas kader terhadap parpol itu tetap penting untuk ditegakkan, tetapi harus melihat konteks di mana sekarang posisi kader itu. Sekali lagi, loyalitas kader ke partai politik menjadi sebuah keniscayaan,” kata Anang.
Hubungan Megawati & Prabowo Bisa Memanas
Pangi melihat, murka Mega usai penahanan Hasto bisa menjadi tantangan bagi Prabowo ke depan. Menurut Pangi, Megawati sepertinya melihat bayang-bayang Jokowi dalam pemerintahan Prabowo masih kental.
“PDIP yang kemarin sebenarnya mulai menyatu dengan Gerindra, nuansa kebatinannya sudah mulai ketemu, akhirnya sekarang mulai pisah jalan lagi,” kata Pangi.
Saat berpidato dalam HUT ke-17 Gerindra, Prabowo masih mencoba seimbang di antara Megawati dan Jokowi dengan menebar puja-puji untuk keduanya. Ketua Umum Gerindra itu siap pasang badan jika ada yang menjelekkan Megawati.
“Kalau ada yang mau jelek-jeleklan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” kata Prabowo.
Jokowi juga disanjung tinggi Prabowo sampai ia meneriakkan kata “Hidup Jokowi!”
Prabowo mengatakan, Jokowi berperan besar dalam kemenangannya di Pilpres 2024 setelah empat kali kegagalan yang ia alami dalam kontestasi pilpres.
Anang Sujoko berpendapat, sebaiknya ke depannya Prabowo tidak berdiri untuk kepentingan Megawati maupun Jokowi meski memiliki hutang budi kepada keduanya.
“Ini ujian, dan Prabowo adalah seorang presiden. [...] Yang harus ada adalah bagaimana Prabowo menegakkan aturan-aturan, dan apa yang [dilakukan setelah] selama ini koar-koar untuk melindungi dan mengutamakan rakyatnya,” tutup Anang.
