Pangdam IX/Udayana Pastikan Bela Negara di Universitas Udayana Berlanjut

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan Rektor Unud I Ketut Sudarsana menghadiri pisah-sambut pejabat Kodam IX/Udayana di GOR Yudomo Praja Raksaka Kepaon, Denpasar, Bali, Rabu (16/4/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memastikan program bela negara di Universitas Udayana (Unud) berjalan. Perjanjian kerja sama (PKS) antara Kodam IX/Udayana dengan Unud tetap berlanjut.

Piek mengatakan perjanjian kerja sama ini dibutuhkan untuk sinergitas antar-lembaga dan menjaga situasi keamanan di Bali.

"Tentang kerja sama dengan Universitas Udayana, hal-hal yang baik akan kami lanjutkan dan kami optimistis kerja sama itu akan membuahkan hasil yang baik dan ini sesuai dengan program dari komando atas," kata Piek di sela-sela menghadiri pisah sambut pejabat Kodam IX/Udayana di GOR Yudomo Praja Raksaka Kepaon, Denpasar, Bali, Rabu (16/4).

"Kita harus bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan kondisi wilayah yang stabil. Tetap (perjanjian kerja sama berjalan)," lanjutnya.

Piek menyebut akan berkoordinasi dengan pihak rektorat dan mahasiswa memastikan kerja sama ini akan berjalan.

"Kami akan selalu berkoordinasi dengan semua pihak universitas Udayana dalam hal ini rektorat juga dengan mahasiswa kita akan selalu mewujudkan sinergitas dan mewujudkan hal yang baik," katanya.

Di tempat yang sama, Mayjen TNI Muhammad Zamroni—Kodam IX/Udayana sebelumnya—sempat menyapa Rektor Unud I Ketut Sudarsana yang hadir dalam acara pisah sambut tersebut.

Zamroni juga menyinggung soal kerja sama Kodam IX/Udayana ini dengan Unud saat berpidato. Zamroni merekomendasikan perkara kerja sama sebaiknya dicarikan solusi terbaik.

"Yang jelas bahwa kita membangun negeri ini tak mungkin kita membangun sendiri, karena itu lah terima kasih atas sinergitas kolaborasi selama ini dengan Forkopimda dan segenap masyarakat di Bali, NTB dan NTT," katanya.

Unud Telah Kirim Surat Permohonan Pembatalan

Baik Piek, Zamroni, dan Rektor Unud I Ketut Sudarsana terlihat saling bertukar sapa setelah acara pisah sambut pejabat Kodam IX/Udayana berakhir.

Namun, Sudarsana tak mau berkomentar tentang pernyataan Zamroni atau Piek. Sudarsana juga irit bicara terkait klaim mahasiswa merasa terintimidasi saat anggota TNI hadir tanpa diundang dalam diskusi RUU TNI pada Maret 2025 lalu.

"Ke humas saja, saya tidak tahu silakan tanya dari mana informasi itu," katanya singkat.

Terpisah, Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana (Unud), Ni Nyoman Dewi Pascarani, mengatakan sudah mengirimkan surat permohonan pembatalan PKS ke Kodam IX/Udayana pada Selasa (15/4).

Unud juga mengajukan audiensi agar proses pembatalan PKS dibahas secara terbuka.

"Unud sudah mengirimkan surat ke Kodam. Kami juga mengajukan permohonan untuk audiensi untuk membicarakan permasalahan ini secara detail dan transparan," katanya.

Suara Mahasiswa

Mahasiswa Unud mengelilingi Rektorat saat dialog kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Wakil Ketua BEM Fisip Unud, Alessandro D Lumba, menilai kerja sama kampus dengan TNI merupakan bentuk intimidasi dan intervensi aparat terhadap aktivitas akademis mahasiswa. Termasuk membatasi ruang gerak demokrasi di kampus.

Salah satu di antaranya adalah menurut Alessandro pihak TNI diduga hadir sebagai pembicara tanpa diundang dalam sebuah diskusi RUU TNI yang digelar oleh FISIP Unud, pada Maret 2025 lalu. Beberapa oknum TNI juga diduga mendata peserta, panitia, dan narasumber yang dihadirkan.

"Kami merasa intervensi atau intimidasi setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pihak universitas dengan Kodam IX/Udayana. Ini benar-benar membuat kita mahasiswa yang ingin berpikir kritis merasa diintimidasi dari kehadiran TNI," katanya.